PADANG — Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah melantik enam Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Pejabat Eselon 2) di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumbar di Istana Gubernuran, Rabu (2/9/2026). Kepada pejabat yang baru dilantik, Gubernur menekankan pentingnya integritas, keteladanan, serta kemampuan menghadirkan solusi atas berbagai persoalan masyarakat.
Adapun rincian nama dan jabatan masing-masing pejabat yang baru dilantik tersebut antara lain, Yozawardi Usama Putera dilantik sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan, sebelumnya ia bertugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; Adib Alfikri dilantik sebagai Asisten Administrasi Umum, sebelumnya ia menjabat sebagai Asisten Ekonomi dan Pembangunan; kemudian Medi Iswandi dilantik menjadi Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM), sebelumnya iaenjabat sebagai Asisten Administrasi Umum.
Selanjutnya, Tasliatul Fuaddi dilantik sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup; Mahdianur dilantik menjadi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga; serta Kuartini Deti Putri dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya ia menjabat sebagai Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Sumbar.
Gubernur Mahyeldi menegaskan, pelantikan tersebut merupakan bagian dari proses penataan dan penguatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkup Pemprov Sumbar. Pengisian dan rotasi JPT Pratama dilaksanakan melalui mekanisme manajemen talenta dengan mempertimbangkan kompetensi, pengalaman, kinerja, potensi, integritas, serta kebutuhan organisasi.
“Jabatan adalah amanah. Jadi mesti dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat lebih banyak dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi daerah dan masyarakat,” ujar Mahyeldi.
Menurutnya, seorang pejabat pimpinan tinggi tidak cukup hanya mampu menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga harus mampu menjadi teladan bagi seluruh jajaran. Keteladanan tersebut, menurutnya, harus tercermin dalam integritas, kedisiplinan, kejujuran, etos kerja, serta komitmen memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
“Seorang pemimpin harus memberikan contoh sebelum memberikan perintah. Kalau kita ingin bawahan disiplin, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kedisiplinan. Kalau kita ingin pelayanan kepada masyarakat semakin baik, maka pimpinan harus menjadi orang pertama yang memberikan pelayanan dengan baik,” tegasnya.
Mahyeldi juga mengingatkan para pejabat yang baru dilantik agar tidak hanya bekerja di belakang meja, tetapi memahami secara langsung persoalan yang dihadapi masyarakat. Menurutnya, pemimpin harus mampu membaca persoalan lebih awal dan mengambil langkah penyelesaian sebelum persoalan tersebut berkembang menjadi lebih besar.
“Jangan menunggu persoalan membesar, jangan menunggu masyarakat mengeluh, dan jangan menunggu pimpinan meminta baru kita bergerak. Seorang pemimpin harus mampu melihat persoalan lebih awal dan mengambil langkah yang diperlukan,” katanya.
Secara khusus, Mahyeldi meminta pejabat yang baru dilantik segera menunjukkan kinerja terbaik sesuai tugas masing-masing. Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta Asisten Administrasi Umum diharapkan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah, Kepala BPSDM meningkatkan pembinaan dan kompetensi ASN, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga memperkuat pembinaan generasi muda sekaligus mengawal persiapan PORPROV dan pembangunan GOR, sedangkan Kepala DPMD memperkuat pembangunan berbasis nagari, termasuk melalui pengembangan Nagari Creative Hub (NCH).
Khusus kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Gubernur menekankan agar pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan berjalan beriringan. Ia meminta persoalan lingkungan, terutama pengelolaan sampah, segera ditangani melalui langkah-langkah yang konkret dan memberikan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
“Terutama untuk persoalan pengelolaan sampah, itu harus menjadi perhatian serius agar segera ada solusi konkretnya,” tegas Mahyeldi.
Terkait rotasi dan mutasi, Mahyeldi menegaskan bahwa hal tersebut merupakan bagian yang wajar dalam dinamika organisasi dan harus dipandang dalam kerangka kepentingan pemerintahan. Menurutnya, kepentingan organisasi dan pembangunan daerah harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi.
Menutup arahannya, Mahyeldi berpesan agar para pejabat yang baru dilantik segera memahami bidang tugasnya masing-masing, menyesuaikan diri, membangun komunikasi dengan jajaran, turun memahami persoalan di lapangan, mendengarkan masukan bawahan, serta bekerja dengan sungguh-sungguh, ikhlas, dan sesuai ketentuan. (adpsb/rmz/bud)
