Bukittinggi, investigasi.news — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi menggelar rapat audiensi bersama Forum Komunikasi R3 Kota Bukittinggi di ruang rapat DPRD, Selasa (3/2). Pertemuan ini digelar untuk menampung serta menindaklanjuti aspirasi terkait proses perekrutan R3 yang dinilai belum berjalan secara ketat dan transparan.
Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD, Zulhamdi Nova Candra, IB, A.Md, dan dihadiri sejumlah anggota dewan. Turut hadir Sekretaris DPRD, Drs. H. Hendry, M.E, beserta jajaran Sekretariat DPRD.
Dalam sambutannya, Zulhamdi Nova Candra menegaskan bahwa DPRD membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
“DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan menindaklanjuti setiap aspirasi masyarakat. Apa yang disampaikan Forum Komunikasi R3 hari ini akan menjadi perhatian kami untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan kewenangan DPRD,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya prinsip keadilan, transparansi, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam setiap proses perekrutan.
Dalam penyampaiannya, Forum Komunikasi R3 mempersoalkan proses perekrutan yang dinilai tidak dilakukan secara ketat. Mereka mengungkap adanya dugaan peserta yang tidak memenuhi kriteria persyaratan namun tetap dinyatakan lulus.
Forum berharap DPRD dapat memfasilitasi penelusuran dan klarifikasi terhadap proses tersebut, serta mendorong evaluasi oleh pihak terkait agar pelaksanaan perekrutan berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
Anggota DPRD, Hj. Elfianis, A.Md, menyampaikan perhatian terhadap aspirasi yang disampaikan. Ia menegaskan bahwa proses perekrutan harus objektif dan berkeadilan agar tidak merugikan pihak yang telah memenuhi persyaratan.
Senada dengan itu, Neni Anita, S.H, menyatakan bahwa aspirasi yang masuk perlu ditindaklanjuti secara serius. Menurutnya, transparansi dalam proses perekrutan menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan publik.
DPRD Kota Bukittinggi memastikan seluruh aspirasi yang diterima akan dicatat dan dibahas sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk kemungkinan meminta klarifikasi dari pihak terkait guna memperoleh kejelasan atas persoalan tersebut.
Audiensi berlangsung tertib dan dialogis sebagai wujud sinergi antara DPRD dan masyarakat dalam mengawal kebijakan publik yang transparan dan berkeadilan.
Yas
