Toba, Investigasi.news – Seluruh fraksi di DPRD Kabupaten Toba menyatakan setuju agar Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan pembahasannya bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Toba.
Persetujuan itu disampaikan oleh masing-masing fraksi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Toba dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi mengenai Ranperda P-APBD, Rabu (3/9/2025).
Meski menyetujui untuk dibahas lebih lanjut, sejumlah fraksi tetap memberikan catatan, saran, dan masukan.
Fraksi PKB menekankan agar setiap pergeseran anggaran, baik karena efisiensi maupun kondisi lain yang mengharuskan perubahan, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada DPRD.
Fraksi Persatuan Indonesia Demokrat dalam pandangan umumnya berharap P-APBD Tahun Anggaran 2025 lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pemenuhan pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Hal senada juga disampaikan Fraksi NasDem-PSI yang menekankan agar belanja daerah diprioritaskan pada sektor-sektor yang langsung berdampak pada kepentingan masyarakat, sekaligus memaksimalkan penggunaan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Toba.
Fraksi PDI Perjuangan mendorong Pemkab Toba agar benar-benar mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran untuk mempercepat pencapaian program-program unggulan daerah.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti sektor pertanian. Mereka meminta Pemkab Toba lebih fokus pada pembangunan fasilitas pendukung, seperti jalan dan irigasi, mengingat sekitar 80 persen masyarakat Toba menggantungkan hidup dari sektor pertanian.
Adapun Fraksi Partai Golkar dalam pandangan umumnya menyampaikan 16 poin masukan, di antaranya agar setiap program atau kegiatan di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dilakukan melalui perencanaan yang matang, termasuk survei lapangan dan studi kelayakan.
Reporter: Octa
