Jember, Investigasi.news– Penurunan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Jember sekitar 15 ribu orang dalam setahun terakhir belum menghapus persoalan warga yang luput dari jangkauan bantuan sosial. Wakil Ketua DPRD Jember, Widarto, meminta pemerintah tidak hanya berpatokan pada angka statistik, tetapi juga menelusuri kondisi warga miskin yang belum tercatat dalam administrasi kependudukan.
Widarto mengapresiasi penurunan jumlah absolut penduduk miskin tersebut. Namun, menurut dia, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk memastikan warga yang membutuhkan benar-benar terdata dan memperoleh akses terhadap program bantuan.
“Kami mengapresiasi penurunan jumlah absolut kemiskinan di Kabupaten Jember. Tapi kita semua masih punya pekerjaan rumah atas persoalan kemiskinan tersebut,” kata Widarto, Senin, (2/11/2026).
Ia mencontohkan kasus seorang perempuan berinisial Sun, 43 tahun, yang ditangkap polisi setelah diduga mencuri tiga karung beras dari sebuah toko di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates. Perempuan dengan dua anak itu tinggal di Dusun Renes, Desa Wirowongso, Kecamatan Ajung.
Menurut Widarto, Sun tidak memiliki pekerjaan dan kartu tanda penduduk (KTP) Jember. Kondisi tersebut membuatnya tidak dapat mengakses bantuan sosial yang semestinya bisa diterima warga miskin.
Widarto mengatakan Sun telah berpisah dari suaminya selama 14 tahun. Ia juga menyebut pernikahan berikutnya hanya dilakukan secara siri dan belum tercatat secara administratif.
“Pascabercerai dari suaminya selama 14 tahun, ia tak memiliki KTP. Rumah tangga keduanya pun hanya sebatas pernikahan secara siri, belum didaftarkan secara administrasi,” ujarnya.
Bagi Widarto, kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan kemiskinan tidak cukup dibaca melalui perubahan angka statistik. Pemerintah perlu menggali kondisi warga di lapangan, termasuk mereka yang tidak memiliki dokumen kependudukan sehingga kesulitan mengakses layanan dan bantuan pemerintah.
Ia meminta penurunan angka kemiskinan di Jember diikuti upaya memastikan tidak ada warga rentan yang tertinggal dari pendataan dan program perlindungan sosial. Js
