SEMARANG, investigasi.news — Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, menegaskan pihaknya tidak anti kritik terhadap program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Sebaliknya, BGN justru membuka ruang selebar-lebarnya bagi masyarakat untuk ikut mengawasi kualitas makanan yang diberikan kepada jutaan pelajar di seluruh Indonesia.
Penegasan itu disampaikan Nanik usai menghadiri Rapat Koordinasi Pelaksanaan MBG di Gedung Gradhika Bakti Praja, Kompleks Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang.Selasa (3/3/2026).
Menurutnya, pengawasan publik sangat dibutuhkan karena keterbatasan sumber daya internal. Saat ini, BGN hanya memiliki sekitar 70 pengawas untuk memantau lebih dari 24 ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang telah beroperasi secara nasional.
“Pengawas kita hanya 70 orang. Bagaimana mengawasi 30 ribu dapur nanti? Sekarang saja sudah 24 ribu dapur,” ujarnya.
Jumlah dapur MBG ditargetkan terus bertambah hingga sekitar 30 ribu unit guna menjangkau lebih banyak siswa. Namun di balik ekspansi besar tersebut, pengawasan menjadi tantangan serius.
BGN meminta masyarakat aktif melaporkan jika menemukan menu yang tidak layak, tidak higienis, atau tidak sesuai standar gizi. Bahkan, laporan melalui media sosial dinilai dapat menjadi alat kontrol publik yang efektif.
“Kami sangat terbantu kalau masyarakat mengunggah menu yang diterima siswa. Tapi mohon sertakan informasi lengkap: sekolahnya di mana, SPPG desa mana, kecamatan dan kabupaten mana. Hari itu juga kami tindak lanjuti,” tegas Nanik.
Ia mengingatkan agar laporan berbasis fakta dan tidak menyebarkan ulang video lama yang tidak relevan. Menurutnya, penyebaran informasi tanpa kejelasan waktu dan lokasi justru berpotensi menimbulkan kesalahpahaman.
“Tolong disebutkan alamatnya, SPPG-nya, dan kapan kejadiannya. Jangan video lama diviralkan lagi. Kalau begitu berarti ada tujuan lain,” ujarnya.
BGN memastikan tidak akan ragu menjatuhkan sanksi terhadap dapur MBG yang terbukti melanggar standar pelayanan. Sanksi bisa berupa penghentian operasional sementara (suspend) hingga penutupan permanen.
“Kalau menunya tidak benar, kita suspend dapurnya. Kita tutup dapurnya,” kata Nanik tegas.
Program MBG sendiri merupakan program prioritas pemerintah untuk meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia dan menekan angka gizi buruk. Pemerintah berharap penyediaan makanan sehat setiap hari dapat meningkatkan konsentrasi belajar sekaligus kualitas kesehatan siswa.
Meski demikian, dalam pelaksanaannya, program ini beberapa kali menjadi sorotan publik setelah muncul kasus menu yang dinilai tidak layak dan viral di media sosial. Pemerintah memandang kritik tersebut sebagai bagian penting dari mekanisme kontrol sosial.
Untuk mempermudah pelaporan, BGN menyediakan sejumlah kanal resmi pengaduan yang dapat diakses 24 jam, yakni:
Call Center SAGI 127 (Sentra Aduan Gizi Interaktif)
Website resmi pengaduan: bgn.lapor.go.id
Hotline WhatsApp: 088293800268 dan 088293800376
BGN mengimbau pelapor mencantumkan nama SPPG dan rincian kejadian agar laporan dapat segera diverifikasi dan ditindaklanjuti. Seluruh proses aduan dipastikan gratis tanpa pungutan biaya.
Dengan melibatkan masyarakat sebagai pengawas tambahan, BGN berharap kualitas makanan dalam program MBG tetap terjaga di tengah ekspansi besar-besaran. Di tengah keterbatasan pengawas, partisipasi publik dinilai menjadi kunci agar program bernilai ratusan triliun rupiah ini benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi generasi muda Indonesia.
Petrus
