Jember, Investigasi.News- Sejak 2026, Pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan kebijakan untuk menghapus anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan untuk para petani.
Hal ini diungkapkan oleh sekertaris Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan Kabupaten Jember (TPHP), Sigit Boedi saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi B DPRD Kabupaten Jember.
Sigit Boedi membenarkan bahwa sejak tahun 2026, anggaran untuk BPJS Tenagakerja bagi petani sudah tidak ada lagi.
Mendengarkan hal itu, ketua komisi B, Candra Ary Fianto merasa sangat kecewa karena keputusan yang diambil itu tidak pro Rakyat kecil (petani).
“Dengan dihapusnya anggaran tersebut, maka para petani akan kehilangan perlindungan dasar kerja mereka.” Ujar Candra.
Ia juga menyoroti betapa besarnya anggaran penunjang untuk kegiatan Bunga Desaku dan Gus Menyapa.
“Anggaran BPJS Tenagakerja untuk para petani di hapus, akan tetapi anggaran penunjang kegiatan bunga desaku dan Gus Menyapa sangat besar mencapai 2,6 Miliar.” Tutur Candra.
Ia menegaskan ini merupakan cerminan pola anggaran yang tidak berpihak kepada masyarakat bawah.
“Sementara pemimpin menikmati anggaran miliaran, Petani harus menghadapi kenyataan pahit kehilangan hak perlindungan sosial atas nama efisiensi belanja. Kebijakan ini, sangat tidak berpihak kepada masyarakat kecil.” Tegas Candra.
