Padang Panjang— Pemerintah Kota Padang Panjang bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sumatera Barat (Kanwil Ditjenpas Sumbar) memperkuat layanan hukum dan sosial melalui penandatanganan kerja sama serta peresmian Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Mall Pelayanan Publik (MPP), Senin (4/5/2026).
Peresmian ini ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama penyelenggaraan pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak, serta pengguntingan pita Pos Bapas oleh Kepala Kanwil Ditjenpas Sumbar Kunrat Kasmiri didampingi Wali Kota Hendri Arnis.
Kehadiran Pos Bapas di MPP menjadi solusi konkret untuk mendekatkan layanan pemasyarakatan kepada masyarakat. Klien kini tidak perlu lagi menempuh perjalanan ke Bapas Bukittinggi, karena layanan pelaporan, bimbingan, hingga pendampingan dapat diakses langsung di Padang Panjang. Fasilitas ini juga terbuka bagi masyarakat dari daerah sekitar.
Wako Hendri menegaskan, MPP merupakan instrumen penting dalam reformasi pelayanan publik yang bertujuan mempersingkat rantai birokrasi dan meningkatkan kemudahan akses layanan.
“MPP hadir untuk mempersingkat rantai layanan kepada masyarakat. Termasuk Pos Bapas ini, yang memudahkan akses dan mempercepat proses administrasi yang sebelumnya cukup panjang,” ujarnya.
Ia juga membuka peluang bagi lembaga vertikal lainnya untuk bergabung di MPP guna menghadirkan pusat pelayanan terpadu yang efisien dan inklusif.
Menurutnya, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab menghadirkan layanan yang cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat.
Sementara itu, Kunrat Kasmiri menekankan pentingnya peran Bapas dalam proses reintegrasi sosial warga binaan setelah menjalani masa pidana.
“Setelah menjalani masa hukuman, mereka masih membutuhkan bimbingan, pengawasan, dan pendampingan agar dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik,” jelasnya.
Ia turut mengapresiasi dukungan Pemerintah Kota Padang Panjang dalam menghadirkan layanan tersebut. Kehadiran Pos Bapas ini menjadi yang kedua di Sumatera Barat setelah sebelumnya hadir di Payakumbuh.
Selain itu, penandatanganan kerja sama terkait pidana kerja sosial dan pelayanan masyarakat bagi anak dinilai sebagai langkah progresif dalam mendorong pendekatan pembinaan yang lebih humanis dan edukatif, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Acara ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Mardiansyah, Asisten Pemerintahan Setdako I Putu Venda, Kepala Rutan Kelas IIB Novri Abbas, para kepala OPD, camat, lurah, serta jajaran Kanwil Ditjenpas Sumbar. (rifki/Kamal)
