Nasional, nvestigasi.news-Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan dukungan terhadap pembangunan Sekolah Rakyat gagasan Presiden Prabowo. Kementerian ATR/BPN kini tengah memverifikasi status kepemilikan tanah serta kesesuaian tata ruang.
“Jika tanah disediakan pemerintah daerah, kami segera verifikasi status kepemilikan,” jelas Menteri Nusron. Menurutnya, hal ini penting dalam konteks kejelasan hak atas tanah atau ‘land tenure’.
Verifikasi status dan tata ruang memastikan tanah pembangunan Sekolah Rakyat berstatus ‘clean and clear’. Hal ini mencegah tumpang tindih penggunaan atau kepemilikan tanah oleh instansi pemerintah.
“Dari 69 lahan belum disetujui Kementerian PU, sebagian besar adalah sawah LP2B,” ujarnya. LP2B adalah Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan yang dilindungi undang-undang.
Dalam pembukaan rapat, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan 115 dari 367 usulan lahan belum ‘clear’. Namun, 35 lokasi sudah dinyatakan layak digunakan untuk pembangunan Sekolah Rakyat.
Rencananya, akan dibangun 200 Sekolah Rakyat jenjang SD, SMP, dan SMA. Sekolah ini ditujukan bagi masyarakat kurang mampu di berbagai daerah.
Menteri Sosial berharap rapat ini menjadi dasar sinergi lintas kementerian dalam mendukung program Sekolah Rakyat. Ia mengajak peserta bekerja sesuai aturan dan terbuka terhadap kritik serta saran konstruktif.
“Marilah kita mulai program ini dengan niat baik dan semangat kolaborasi,” ucap Saifullah Yusuf. Ia menekankan pentingnya bekerja sesuai arahan Presiden dan ketentuan yang berlaku.
Rapat Koordinasi ini dihadiri sejumlah Menteri dan Kepala Lembaga Kabinet Merah Putih. Menteri ATR/BPN didampingi Dirjen Survei dan Pemetaan Virgo Eresta Jaya serta Direktur Wartomo. ( Wahyu)
