Toba, Investigasi.News – Aliansi Wartawan Masyarakat (AWAS) menggelar aksi unjuk rasa damai di Kantor DPRD Kabupaten Toba, Kamis (4/9/2025). Mereka mendesak DPRD Toba segera mengusut tuntas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Toba periode 2020–2024 serta transparansi penyaluran dana Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan BUMN maupun swasta yang beroperasi di wilayah Toba.
Massa aksi yang dipimpin Sahala Saragi, SH, berangkat dari Tugu DI Panjaitan Balige pukul 10.00 WIB, lalu melakukan long march menuju kantor DPRD Toba. Sesampainya di lokasi, ratusan massa disambut langsung oleh Ketua DPRD Toba Franshendrik Tambunan, didampingi Wakil Ketua Thomson Manurung dan Henry Tambunan, bersama jajaran anggota DPRD lainnya. Hadir pula Kapolres Toba, Dandim 0210 TU, Kejari Toba, dan Wakil Bupati Toba Tonny Simanjuntak.
Dalam orasinya, AWAS menegaskan ada **delapan poin tuntutan** yang harus segera ditindaklanjuti DPRD. Mereka menuding banyak persoalan yang ditutupi selama kepemimpinan Bupati Ir. Poltak Sitorus dan Wabup Tonny Simanjuntak, termasuk dugaan penyelewengan anggaran serta lemahnya pengawasan terhadap dana CSR perusahaan besar seperti PT TPL, PT Inalum (Persero), PT BDSN, hingga Perum Jasa Tirta I.
“Kami minta DPRD jangan hanya duduk manis, tapi benar-benar mengawasi jalannya pemerintahan. Usut tuntas LKPJ Bupati, bongkar alokasi anggaran efisiensi Rp51 miliar tahun 2025, dan buka transparansi dana CSR agar masyarakat tahu ke mana uang itu mengalir,” tegas Sahala Saragi dalam orasi.
Selain itu, massa juga menuntut DPRD memanggil PT Aviasi Pariwisata Indonesia (InJourney) dalam rapat dengar pendapat terkait transparansi anggaran event internasional seperti **Jetski dan F1H2O** sejak 2023–2025. Mereka juga mendesak agar hasil audit BPK Tahun Anggaran 2024/2025 segera diumumkan ke publik.
Berikut 8 poin tuntutan AWAS:
1. Publikasi utuh LKPJ Pemkab Toba periode 2020–2024.
2. Pembentukan **media center DPRD** untuk akses keterbukaan informasi publik.
3. Transparansi data gaji, tunjangan, dan dana aspirasi seluruh anggota DPRD.
4. Transparansi penggunaan anggaran efisiensi Rp51 miliar tahun 2025.
5. Transparansi data penyaluran dana CSR/TJSL perusahaan BUMN dan swasta.
6. DPRD duduk bersama Forkopimda untuk pengelolaan sumber daya minerba demi kesejahteraan rakyat dan PAD.
7. DPRD memanggil InJourney untuk RDP terkait anggaran event internasional.
8. Publikasi hasil audit BPK tahun anggaran 2024/2025.
Aksi berjalan damai dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian dan TNI. Massa membentangkan spanduk bertuliskan **“DPRD Toba Harus Pro Rakyat”** di halaman gedung dewan. Setelah menyampaikan aspirasi, massa membubarkan diri dengan tertib tanpa insiden anarkis, bahkan menutup aksi dengan bersalaman bersama para pejabat daerah.
Reporter: Octa
