Kotamobagu,Investigasi.News—Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu resmi memulai penyusunan arah pembangunan daerah tahun 2027 melalui Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 yang digelar di Aula Rumah Dinas Wali Kota, Kamis (05/03/2026).
Mewakili Wali Kota Kotamobagu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sofyan Mokoginta, membuka langsung forum tersebut yang mengusung tema “Penguatan Identitas Budaya dan Ketahanan Sosial untuk Pembangunan yang Inklusif.”
Dalam sambutannya, Sofyan menegaskan bahwa penyusunan dokumen RKPD harus dilakukan secara partisipatif dan transparan, serta tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik semata.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga penguatan karakter daerah, nilai budaya, dan solidaritas sosial. Kita ingin memastikan pembangunan yang inklusif dan berpihak kepada seluruh lapisan masyarakat,” ujar Sofyan.
Tema yang diangkat dalam forum ini merupakan turunan dari visi dan misi pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Kotamobagu.
Dalam kesempatan tersebut, Sekda juga memaparkan evaluasi kinerja pembangunan tahun 2025. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren positif, meskipun masih terdapat sejumlah sektor yang perlu mendapat perhatian serius.
Di sektor ekonomi, angka pengangguran terbuka masih berada di atas target, sementara kontribusi industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dinilai perlu ditingkatkan.
Dari sisi kesejahteraan, pemerintah daerah masih berupaya menekan angka kemiskinan secara lebih masif. Sementara dalam aspek tata kelola pemerintahan, penguatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Zona Integritas, serta Monitoring Controlling and Surveillance for Prevention (MCSP) menjadi prioritas.
Untuk menjawab berbagai tantangan tersebut, Pemkot Kotamobagu menetapkan sejumlah program prioritas pembangunan tahun 2027.
Di antaranya pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya dengan mendorong UMKM memanfaatkan kearifan lokal sebagai nilai tambah ekonomi, serta penyelenggaraan festival budaya sebagai ruang ekspresi generasi muda.
Selain itu, program pemberdayaan sosial juga menjadi fokus, termasuk percepatan penanganan stunting, perlindungan kelompok rentan, serta penguatan moderasi beragama.
Di sektor pelayanan dasar, pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pendidikan dan layanan kesehatan secara merata.
Menutup arahannya, Sofyan Mokoginta menekankan pentingnya efisiensi anggaran di tengah tantangan fiskal ke depan, serta mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi.
“Kolaborasi adalah kunci. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat harus bergerak bersama agar setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.* *
