Jember — Misteri perubahan anggaran secara tiba-tiba di Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Jember hingga kini belum menemukan titik terang. Pergeseran tersebut menjadi sorotan anggota Komisi D DPRD Jember, Wahyu Prayudi Nugroho.
Pertanyaan terkait pergeseran anggaran yang disampaikan dalam rapat dengar pendapat (RDP) tak kunjung terjawab. Rapat bahkan dihentikan oleh pimpinan sidang setelah pihak dinas dinilai belum menunjukkan kesiapan dan kesigapan dalam memberikan penjelasan.
Dalam forum tersebut, Wahyu Prayudi Nugroho, yang akrab disapa Nuki, menegaskan bahwa persoalan pergeseran anggaran APBD bukanlah hal sepele. Menurutnya, isu ini sama pentingnya dengan penanganan campak maupun stunting yang tengah menjadi perhatian di sejumlah wilayah Kabupaten Jember.
Apalagi, lanjutnya, penyusunan dan perubahan anggaran merupakan keputusan kolektif antara eksekutif dan legislatif.
“Pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang bersumber dari pajak rakyat harus jelas, sesuai aturan dan mekanisme. Pengelolaan anggaran tidak bisa hanya dipandang sebagai urusan administratif,” ujarnya.
Nuki juga mempertanyakan urgensi pembahasan anggaran di DPRD jika dalam praktiknya pergeseran dapat dilakukan tanpa melalui mekanisme yang semestinya.
“Untuk apa dibahas dan disahkan dalam paripurna jika dinas bisa menggeser anggaran tanpa dimusyawarahkan?” tegasnya.
Ia mencontohkan penonaktifan program Universal Health Coverage (UHC) bagi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) sebanyak 31.442 orang yang sempat terjadi, dan kini kembali diaktifkan.
Menurutnya, persoalan utama bukan pada pengaktifan kembali program tersebut, melainkan pada kejelasan sumber anggaran yang digunakan.
“Ini bukan soal pengaktifan kembali—itu tentu kami dukung. Tapi sumber anggarannya dari mana? Itu yang harus dijelaskan secara terbuka,” katanya.
RDP Dihentikan, Desakan Data Menguat
Di forum yang sama, politisi senior DPRD Jember, H. Mochamad Hafidi, secara tegas meminta agar RDP dihentikan sementara. Ia menilai pembahasan tidak akan produktif tanpa kesiapan data dari pihak Dinas Kesehatan.
Dengan nada serius, Hafidi meminta pihak dinas kembali dengan data yang sesuai dengan materi pembahasan.
Kekecewaannya semakin terlihat saat mendengar penjelasan terkait program vaksin bagi tenaga kesehatan. Ia menilai penjelasan tersebut belum mencerminkan implementasi yang jelas di lapangan.
“Coba telepon sekarang. Kita ingin tahu mana yang benar—penjelasan di sini atau kondisi di lapangan,” ujarnya dengan nada tinggi.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jember, Muhammad Zamroni, S.H., M.Si., belum memberikan jawaban substantif dalam forum tersebut. Ia hanya mencatat seluruh pertanyaan yang disampaikan dan berjanji akan menyiapkan penjelasan pada pertemuan berikutnya. Js
