Jakarta, investigasi.news – Sekretaris Jenderal Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Pudji Prasetijanto Hadi, tak mau main-main soal pengelolaan anggaran proyek. Saat membuka Rapat Evaluasi Proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) di Jakarta, Kamis (5/6/2025), ia mengingatkan tegas agar dana pinjaman dari Bank Dunia dikelola secara efisien, transparan, dan bebas dari penyimpangan.
“Saya tekankan sekali lagi, anggaran proyek ini harus digunakan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada laporan negatif. Kita harus jaga kepercayaan pemberi pinjaman dan memastikan semua target tercapai,” kata Pudji Prasetijanto Hadi di hadapan jajaran Kementerian ATR/BPN.
Proyek ILASP, yang akan berjalan dari tahun 2025 hingga 2029, bukan sekadar proyek teknis. Ini menyangkut reputasi negara dalam pengelolaan proyek lintas kementerian. Tak main-main, proyek ini melibatkan koordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG), Kementerian Dalam Negeri, serta instansi lain.
Pudji menyoroti pentingnya pembagian peran yang jelas, terutama dalam pengelolaan dana, termasuk dana yang saat ini masih terblokir. Ia juga mewanti-wanti potensi duplikasi kegiatan, yang bisa berujung pada pemborosan anggaran.
“Kalau ada masalah, jangan didiamkan. Laporkan segera! Kita harus transparan sejak awal. Ini bukan cuma soal laporan ke Bank Dunia, tapi pertanggungjawaban kita ke rakyat,” tegas Pudji.
Dalam forum yang digelar secara hybrid itu, para pejabat eselon II hingga satuan kerja terkait turut menyampaikan progres pelaksanaan proyek. Seluruh kegiatan akan dievaluasi rutin setiap dua minggu, sesuai arahan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, yang memoderatori rapat.
“Evaluasi berkala ini penting agar kita bisa intervensi cepat jika ada deviasi dari target. Kita ingin Proyek ILASP ini bukan hanya selesai, tapi berdampak nyata untuk pembenahan sektor pertanahan dan tata ruang nasional,” ujar Andi.
Dengan nilai proyek yang berasal dari pinjaman internasional, perhatian publik terhadap transparansi dan efektivitas anggaran semakin tinggi. Kementerian ATR/BPN pun dituntut untuk memastikan proyek ini tidak sekadar menghabiskan dana, tapi memberi manfaat yang terukur dan terpantau dengan jelas.
Guh
