TALIABU | Investigasi.News – Dugaan aktivitas survei tanpa sosialisasi yang dilakukan PT Bumi Saka Karya (BSK) di Desa Nunca mulai memantik kemarahan warga. Kehadiran tim perusahaan yang disebut-sebut sebagai anak perusahaan atau cabang dari PT BMI itu dinilai mengabaikan hak masyarakat untuk mengetahui sejak awal rencana kegiatan yang berpotensi berdampak terhadap wilayah mereka.
Alih-alih mengawali langkah dengan dialog bersama masyarakat, tim perusahaan justru disebut telah lebih dulu turun ke lapangan melakukan pengukuran dan pemetaan sejumlah titik. Kondisi tersebut memunculkan tanda tanya besar sekaligus memicu keresahan di tengah warga Desa Nunca.
Berdasarkan pantauan di lapangan, tim survei PT BSK tampak melakukan aktivitas pengukuran pada sejumlah area di desa. Namun, hingga kegiatan itu berlangsung, tidak pernah ada pertemuan resmi, sosialisasi, maupun penyampaian informasi kepada pemerintah desa, tokoh adat, tokoh masyarakat, maupun warga yang lahannya diduga menjadi objek survei.
Padahal, dalam praktik yang baik, setiap kegiatan perusahaan yang berpotensi berdampak terhadap masyarakat semestinya mengedepankan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC), yakni persetujuan masyarakat yang diberikan secara bebas, didahului dengan penyampaian informasi yang lengkap, serta dilakukan sebelum kegiatan dimulai.
Ketiadaan tahapan tersebut membuat warga merasa diabaikan. Mereka mengaku baru mengetahui adanya aktivitas perusahaan setelah melihat orang-orang beratribut PT BSK melakukan pengukuran di lapangan.
“Kami kaget tiba-tiba ada orang-orang dengan atribut perusahaan datang mengukur tanah dan lahan. Tidak ada undangan, tidak ada rapat desa, dan tidak ada penjelasan apa-apa,” ujar seorang warga Desa Nunca yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Pernyataan tersebut beredar melalui unggahan akun Facebook “OptimisticRhino4081” yang dibagikan ke grup InfoTaliabu Update pada Minggu (5/7/2026).
Lebih jauh, warga menilai minimnya keterbukaan dari pihak perusahaan justru membuka ruang lahirnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang mempertanyakan tujuan sebenarnya dari survei tersebut, apakah berkaitan dengan rencana ekspansi usaha, penguasaan lahan, pembangunan infrastruktur, atau kepentingan lainnya.
Situasi itu mendorong masyarakat mendesak PT Bumi Saka Karya beserta induk perusahaannya, PT BMI, untuk segera menghentikan sementara seluruh aktivitas survei sampai dilakukan dialog terbuka dengan warga.
Masyarakat juga meminta perusahaan menjelaskan secara transparan ruang lingkup survei yang dilakukan, potensi dampaknya terhadap lingkungan dan mata pencaharian masyarakat, dasar hukum kegiatan tersebut, serta manfaat maupun kompensasi yang akan diterima desa apabila proyek itu benar-benar direalisasikan.
Transparansi, menurut warga, bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat yang selama ini hidup dan bergantung pada wilayah yang kini mulai disurvei.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak manajemen PT Bumi Saka Karya maupun PT BMI belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan pelaksanaan survei tanpa sosialisasi di Desa Nunca. Investigasi.News masih berupaya menghubungi pihak perusahaan untuk memperoleh konfirmasi dan akan memuat hak jawab maupun penjelasan resmi apabila telah diterima.
(Jk)
