PADANG ARO — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mendorong hadirnya regulasi yang lebih kuat untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok dan paparan asap rokok melalui penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
Nota Pengantar Ranperda tersebut disampaikan Wakil Bupati Solok Selatan H. Yulian Efi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Solok Selatan, Senin (5/10/2026). Penyusunan regulasi ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat pembangunan kesehatan sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penerapan kawasan tanpa rokok di daerah.
Yulian Efi mengatakan, persoalan rokok tidak hanya berkaitan dengan orang yang mengonsumsinya. Paparan asap rokok juga dapat berdampak kepada orang lain yang berada di lingkungan sekitarnya, termasuk mereka yang tidak merokok.
“Rokok tidak hanya memberikan dampak terhadap perokok aktif, tetapi juga dapat memberikan dampak terhadap masyarakat yang berada di sekitarnya sebagai perokok pasif,” ujarnya dalam rapat paripurna.
Menurutnya, anak-anak, ibu hamil, lanjut usia, serta masyarakat dengan kondisi kesehatan tertentu merupakan kelompok yang perlu mendapatkan perlindungan lebih dari paparan asap rokok. Karena itu, kebijakan Kawasan Tanpa Rokok dipandang penting untuk menciptakan ruang publik yang lebih sehat, aman dan nyaman.
Ranperda tersebut disusun dengan mengacu pada ketentuan Pasal 443 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ketentuan tersebut mengamanatkan pemerintah daerah menetapkan dan mengimplementasikan Kawasan Tanpa Rokok melalui Peraturan Daerah.
Melalui regulasi ini, Kawasan Tanpa Rokok tidak hanya dimaknai sebagai larangan merokok pada area tertentu. Pengaturannya juga diarahkan untuk mencakup kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dan rokok elektronik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
#Deno
