Dalam momentum pemilihan kepala daerah 2024-2029 yang semakin dekat, masyarakat terbagi antara mendukung calon yang berasal dari birokrasi atau dari kalangan politisi. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang relevan, apakah masyarakat akan lebih mendukung calon dari latar belakang birokrasi atau politisi?
Beberapa argumen mendukung kedua pihak. Para pendukung calon dari birokrasi menyoroti pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki calon tersebut dalam mengelola administrasi publik. Mereka percaya bahwa calon birokrat memiliki kemampuan untuk memahami masalah-masalah yang dihadapi oleh daerah dengan lebih baik, serta memiliki integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas publik.
Namun, di sisi lain, pendukung calon politisi menilai bahwa politisi memiliki jaringan yang kuat dan kemampuan untuk memperjuangkan kepentingan daerah di tingkat nasional. Mereka percaya bahwa calon politisi dapat membawa perubahan yang lebih besar dan memiliki kemampuan untuk menggalang dukungan secara politis.
Ada satu isu yang menarik untuk dipertimbangkan dalam memilih calon kepala daerah, kasus pekerjaan yang tidak tuntas yang pernah menjadi tanggung jawab calon tersebut. Terlepas dari latar belakang calon, isu ini menggarisbawahi pentingnya integritas dan transparansi dalam kepemimpinan.
Ada ketakutan bahwa calon yang memiliki latar belakang birokrasi mungkin terlibat dalam kasus pekerjaan yang tidak tuntas, meskipun begitu, tidak dapat diabaikan pula bahwa politisi juga tidak terbebas dari risiko ini.
Dalam konteks ini, muncul pertanyaan, apakah calon dari birokrasi bisa dipercaya lebih bersih atau sebaliknya? Sebagian masyarakat berpendapat bahwa integritas calon harus dievaluasi berdasarkan rekam jejak dan kinerja mereka di masa lalu.
Namun, yang lebih penting adalah memberikan ruang bagi publik untuk menilai pekerjaan mereka terdahulu. Masyarakat cenderung memilih calon pemimpin yang bersih dari segala dugaan kasus, karena integritas adalah salah satu aspek terpenting dalam kepemimpinan yang dipercaya.
Dalam menghadapi pemilihan kepala daerah, masyarakat harus mempertimbangkan dengan seksama karakter, integritas, dan kemampuan calon untuk memimpin daerah mereka ke arah yang lebih baik. Pilihan antara calon dari birokrasi atau politisi bukanlah pilihan mutlak, melainkan pertimbangan yang harus dipertimbangkan secara bijaksana. Kebersihan dan kepercayaan publik dalam calon pemimpin harus menjadi prioritas utama dalam membangun masa depan yang lebih baik bagi daerah dan seluruh warganya.
Oleh : Y. Tabaika/ Korlipnas Investigasi.news & Dutametro.com
