ENDE, Investigasi.News — Penanganan laporan dugaan tindak pidana pengancaman dan pengrusakan yang dilaporkan Simona Ndopo ke Polres Ende, Nusa Tenggara Timur, kembali menjadi sorotan. Setelah hampir tiga bulan berjalan sejak laporan polisi dibuat pada 29 Agustus 2026, Simona mengaku belum memperoleh kepastian mengenai perkembangan penanganan perkara yang dilaporkannya.
Pada Jumat (6/11/2026), Simona mendatangi Kantor Kepolisian Resor Ende untuk meminta penjelasan sekaligus kepastian hukum atas laporan dugaan pengancaman dan pengrusakan yang diduga dilakukan oleh anak kandungnya sendiri, yang disebut merupakan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ende.
Kedatangan Simona bukan tanpa alasan. Ia mengaku sebelumnya telah menerima informasi dari penyidik mengenai rencana pelaksanaan gelar perkara. Namun, hingga saat ini, janji tersebut belum terealisasi dan belum ada kepastian kapan proses tersebut akan dilaksanakan.
Simona berharap aparat penegak hukum tidak membiarkan persoalan yang dilaporkannya berlarut-larut tanpa kejelasan.
“Harapan saya agar segera ada tindak lanjut. Jangan sampai ada korban dulu, baru aparat bergerak,” ujar Simona kepada Investigasi.News, Jumat (6/11/2026).
Persoalan ini bermula dari laporan polisi Nomor LP/B/93/VIII/2026/SPKT/Satreskrim/Res.Ende/Polda NTT tertanggal 29 Agustus 2026. Dalam laporan tersebut, Simona mengadukan dugaan tindak pidana pengancaman dan pengrusakan yang terjadi pada Sabtu, 29 Agustus 2026, sekitar pukul 18.20 Wita, di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende.
Berdasarkan keterangan Simona, dugaan pengancaman tersebut bukan hanya terjadi satu kali. Ia mengaku berulang kali menerima ancaman secara verbal, termasuk ancaman akan membakar rumah apabila dirinya tidak mengosongkan rumah yang menjadi sumber persoalan, berkaitan dengan sertifikat kepemilikan rumah.
Bahkan, menurut Simona, terdapat dugaan tindakan pengancaman menggunakan senjata tajam jenis parang yang terekam kamera pengawas (CCTV). Rekaman tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu bahan pendalaman penyidik dalam mengungkap peristiwa yang dilaporkan.
Meskipun sejak laporan dibuat tidak ada lagi ancaman serupa yang dialaminya, Simona mengaku rasa takut, khawatir, dan kecemasan masih menghantui dirinya bersama anggota keluarga.
Ia menegaskan bahwa tidak adanya ancaman lanjutan bukan berarti persoalan telah selesai ataupun keluarganya sudah merasa aman.
Terlebih, berdasarkan keterangan Simona, pihak terlapor saat ini menjalani kewajiban lapor. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya menghilangkan kekhawatiran yang dirasakan korban dan keluarganya.
SP2HP TERAKHIR 15 SEPTEMBER, MASIH TAHAP PENYELIDIKAN
Dokumen Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Perkara (SP2HP) yang diterbitkan Satreskrim Polres Ende pada 15 September 2026 menjadi salah satu catatan penting dalam perjalanan penanganan laporan tersebut.
Dalam surat bernomor B/230/IX/RES.1.10/2026/Satreskrim yang ditandatangani Kasat Reskrim Polres Ende selaku penyidik, disebutkan bahwa penyidik telah menerima laporan Simona dan melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi.
Surat tersebut juga menjelaskan bahwa perkara dugaan pengancaman dan pengrusakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 483 subsidair Pasal 521 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP masih berada dalam tahap penyelidikan lebih lanjut.
Namun, setelah SP2HP tertanggal 15 September 2026 tersebut, Simona mengaku belum memperoleh kepastian perkembangan berikutnya, khususnya terkait rencana gelar perkara yang sebelumnya disampaikan penyidik.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana proses penyelidikan telah berjalan, apakah seluruh keterangan saksi dan bukti pendukung telah didalami, serta apa kendala yang menyebabkan belum adanya kepastian tindak lanjut.
UPAYA PERDAMAIAN TIDAK MENCAPAI KESEPAKATAN
Sebelumnya, upaya penyelesaian melalui pendekatan Restorative Justice (RJ) telah dilakukan. Namun, upaya tersebut tidak menghasilkan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat.
Dengan tidak tercapainya kesepakatan tersebut, Simona menyatakan tetap menghendaki agar laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Baginya, persoalan ini bukan semata-mata konflik keluarga, tetapi juga menyangkut rasa aman, perlindungan terhadap korban, dan kepastian hukum atas dugaan perbuatan yang telah dilaporkan.
Karena itu, ia meminta Polres Ende memberikan perhatian serius terhadap laporannya, termasuk memastikan apakah unsur-unsur dugaan tindak pidana yang dilaporkan telah terpenuhi berdasarkan hasil penyelidikan dan alat bukti yang tersedia.
POLRES ENDE DIHARAPKAN MEMBERIKAN KEJELASAN
Investigasi.News memandang bahwa penanganan laporan dugaan pengancaman dalam lingkungan keluarga tetap membutuhkan keseriusan aparat penegak hukum, terlebih apabila terdapat keterangan mengenai ancaman berulang, dugaan penggunaan senjata tajam, serta rekaman CCTV yang diklaim dimiliki pihak pelapor.
Kepastian penanganan perkara menjadi penting agar pelapor memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan laporan, sekaligus mengetahui langkah hukum yang akan ditempuh penyidik selanjutnya.
Polres Ende diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan sejak SP2HP terakhir diterbitkan pada 15 September 2026, termasuk realisasi rencana gelar perkara yang sebelumnya disampaikan kepada pelapor.
Di sisi lain, asas praduga tidak bersalah tetap harus dihormati. Dugaan perbuatan yang dilaporkan masih harus diuji melalui proses hukum dan pembuktian sesuai ketentuan perundang-undangan.
Hingga berita ini disusun, Simona hanya menginginkan satu hal: laporan yang telah disampaikan kepada kepolisian tidak berhenti tanpa kejelasan. Ia berharap ada langkah konkret, kepastian proses, dan jaminan perlindungan bagi dirinya serta anggota keluarga.
(Severinus T. Laga)
