KOTAMOBAGU,Investigasi.News — Perjuangan pembentukan Provinsi Bolaang Mongondow Raya (BMR) kembali digerakkan. Lima kepala daerah di wilayah BMR bersama Panitia Pemekaran Bolaang Mongondow Raya (PBMR) menyatukan langkah untuk mematangkan kembali agenda pemekaran yang selama ini diperjuangkan.
Konsolidasi tersebut berlangsung di Kantor Wali Kota Kotamobagu, Senin (7/9/2026), dengan mempertemukan unsur pemerintah daerah dan berbagai elemen masyarakat yang terlibat dalam perjuangan pembentukan provinsi baru.
Pertemuan itu tidak hanya membahas keberlanjutan perjuangan, tetapi juga kebutuhan memperbarui data dan kajian yang menjadi salah satu fondasi pengusulan pembentukan Provinsi BMR.
Ketua Panitia Pemekaran BMR, Djainudin Damopolii, mengatakan konsolidasi tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan sebelumnya. Ia menyebut seluruh kepala daerah di wilayah BMR menunjukkan dukungan terhadap perjuangan tersebut.
“Pertemuan ini adalah konsolidasi, tindak lanjut pertemuan sebelumnya. Ternyata semua bupati dan semua komponen mendukung perjuangan kita. Olehnya, perlu ada update data dari kajian kita tahun 2012 lalu,” ujar Djainudin.
Menurut dia, kajian yang telah disusun sebelumnya perlu disesuaikan dengan kondisi terkini. Pembaruan data dinilai penting agar perjuangan pemekaran memiliki dasar yang lebih relevan ketika dibawa ke tahapan berikutnya.
Djainudin mengatakan panitia akan mendorong percepatan proses persiapan dengan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku.
“Kita upayakan secepatnya, lebih cepat akan lebih baik,” tegasnya.
Wali Kota Kotamobagu Weny Gaib, yang mewakili para kepala daerah se-BMR, menegaskan adanya kesepakatan untuk bersama-sama mengawal perjuangan pembentukan Provinsi BMR.
“Mewakili pimpinan daerah di lima kabupaten dan kota, kami bersepakat membantu dan mengawal pembentukan Provinsi BMR,” kata Weny.
Menurut Weny, dukungan tersebut menjadi modal penting untuk menjaga agar perjuangan pemekaran tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah daerah di kawasan BMR, kata dia, perlu memiliki langkah yang searah dengan panitia dan elemen masyarakat.
Weny mengungkapkan, para kepala daerah telah bertemu dengan Gubernur Sulut untuk menyampaikan aspirasi mengenai rencana pembentukan Provinsi BMR.
“Kami sudah temui Pak Gubernur Sulut. Secara pribadi maupun pemerintah, Pak Gubernur memberikan kesempatan kepada kami, termasuk menyarankan lima kepala daerah untuk menemui DPR RI dan menyampaikan aspirasi rakyat BMR,” ungkapnya.
Pertemuan dengan pemerintah provinsi tersebut menjadi bagian dari upaya membangun komunikasi antarpemerintahan sebelum aspirasi pembentukan provinsi baru dibawa ke tingkat nasional.
Weny mengatakan, koordinasi antarpemerintah daerah dan panitia pemekaran harus terus diperkuat agar seluruh tahapan dapat dilakukan secara terarah serta sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat.
Meski dukungan terhadap pembentukan Provinsi BMR kembali menguat, Weny mengingatkan agar seluruh elemen masyarakat tetap menjaga persatuan dan stabilitas daerah.
Ia menegaskan, perjuangan pemekaran harus ditempuh melalui jalur konstitusional dan mekanisme resmi pemerintah.
“Untuk mencapai kesepakatan itu, tentu harus melalui koridor yang berlaku, yang telah dipersiapkan oleh pemerintah pusat, serta menghindari hal-hal yang anarkis. Yakni menjaga kekeluargaan, keamanan dan ketertiban,” tegasnya.
Menurut Weny, perbedaan pandangan maupun dinamika dalam proses perjuangan tidak boleh menjadi alasan munculnya tindakan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.
Ia meminta seluruh komponen yang mendukung pembentukan Provinsi BMR menyatukan aspirasi melalui satu wadah perjuangan.
“Apapun yang menjadi keinginan kita bersama, maka salurkan lewat Panitia PBMR,” pungkasnya.
Konsolidasi di Kotamobagu tersebut dihadiri sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah daerah di wilayah BMR.
Hadir di antaranya Bupati Bolaang Mongondow Yusra Alhabsyi, Bupati Bolaang Mongondow Timur Oskar Manoppo, perwakilan Bupati Bolaang Mongondow Selatan dan Bupati Bolaang Mongondow Utara, serta pimpinan DPRD Bolmut dan Boltim.
Sejumlah unsur masyarakat dan perguruan tinggi juga hadir dalam pertemuan tersebut. Di antaranya Rektor IAIN, Rektor STIMIK, jajaran dan anggota Laskar Bogani Indonesia (LBI), perwakilan AP3BMR, organisasi kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, serta tokoh masyarakat.
Keterlibatan berbagai unsur tersebut menunjukkan bahwa agenda pembentukan Provinsi BMR kembali masuk dalam fase konsolidasi yang lebih luas.
Pemerintah daerah bersama panitia pemekaran kini menghadapi pekerjaan lanjutan untuk memperbarui data, memperkuat kajian, menyatukan langkah antardaerah, serta membangun komunikasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.
Perjuangan pembentukan Provinsi BMR pun kembali diarahkan pada satu agenda utama: memastikan aspirasi masyarakat Bolaang Mongondow Raya memiliki dasar yang kuat dan dapat diperjuangkan melalui mekanisme resmi di tingkat nasional.(**)
