TOBA, investigasi.news – Pengelolaan anggaran persampahan di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Toba tahun anggaran 2023–2024 menjadi sorotan publik. Penggunaan anggaran yang nilainya mencapai miliaran rupiah dinilai perlu dijelaskan secara terbuka agar tidak menimbulkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat.
Berdasarkan hasil penelusuran investigasi.news, sejumlah pihak mempertanyakan efektivitas penggunaan anggaran pada beberapa bidang di lingkungan DLH Kabupaten Toba. Selain itu, pengelolaan retribusi sampah juga dinilai perlu disampaikan secara transparan, mulai dari mekanisme pemungutan, penyetoran, hingga pelaporan kepada pemerintah daerah.
Untuk memperoleh konfirmasi, awak media mendatangi Kantor DLH Kabupaten Toba dan bertemu dengan Sekretaris DLH. Dalam pertemuan tersebut, media meminta penjelasan terkait pelaksanaan sejumlah program, termasuk penggunaan anggaran pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian (P3K), pengelolaan persampahan, serta sistem pertanggungjawaban penerimaan retribusi sampah.
Sekretaris DLH Kabupaten Toba menjelaskan bahwa Kepala DLH sebelumnya, Rajaipan Sinurat, telah dimutasi ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Toba sejak 6 Juli 2026.
“Untuk saat ini, kami akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan mantan Kepala Dinas DLH agar persoalan mengenai anggaran tahun 2023–2024 dapat dijelaskan secara transparan,” ujarnya.
Besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor persampahan membuat masyarakat berharap adanya keterbukaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta realisasi penggunaan anggaran tersebut. Menurut sejumlah warga, transparansi menjadi bagian penting dari akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena sumber anggaran berasal dari uang rakyat.
Selain penggunaan anggaran, masyarakat juga meminta penjelasan mengenai pengelolaan retribusi sampah yang dipungut oleh petugas DLH Kabupaten Toba. Publik berharap pemerintah daerah dapat menyampaikan data mengenai total penerimaan retribusi, mekanisme penyetoran ke kas daerah, serta sistem pelaporan yang berlaku sehingga dapat diketahui secara jelas oleh masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, investigasi.news masih berupaya memperoleh keterangan lebih lanjut dari pihak-pihak terkait, termasuk mantan Kepala DLH Kabupaten Toba, guna mendapatkan penjelasan yang komprehensif mengenai pengelolaan anggaran dan retribusi persampahan tahun 2023–2024.
Reporter: Octa
