Taliabu, Investigasi.news – Anggota DPRD Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Siliwanus Tono Himalaya yang akrab disapa Tono, menyoroti buruknya manajemen Dinas PUPR yang dinilai amburadul. Evaluasi selama lima bulan menunjukkan banyak proyek infrastruktur tidak selesai bahkan terhenti, berdampak pada pembangunan daerah.
Menurut Tono, program pembangunan infrastruktur di Pulau Taliabu selama sepuluh tahun terakhir tidak berjalan objektif.
“Kami tidak melihat ada progres nyata. Banyak proyek hanya menjadi catatan di DPA tanpa pelaksanaan maksimal,” ungkapnya.
Ia menyoroti program tahun anggaran 2023-2024 yang bermasalah. Banyak proyek yang mangkrak akibat lemahnya manajemen dan kendala dengan pihak ketiga. Beberapa proyek strategis seperti pembangunan jalan dan jembatan pun tidak kunjung selesai.
Salah satu prioritas yang diabaikan adalah fasilitas umum di Kota Bobong, termasuk jalan menuju Pelabuhan Talo, Jembatan Fangahu, hingga ruas jalan strategis Talo-Bota-Kawalo, dan Nggele-Lede. Kondisi ini dinilai menunjukkan kurangnya perhatian pemerintah.
Dalam audiensi dengan pihak keuangan daerah, alasan keterbatasan anggaran sering digunakan. Namun, Tono menilai perencanaan yang baik harus mengutamakan prioritas kebutuhan masyarakat, bukan sekadar beralasan pada minimnya anggaran.
Komisi III telah mengundang Kepala Dinas PUPR, Suprayidno, untuk Rapat Dengar Pendapat (RDP), namun yang bersangkutan tidak pernah hadir. Hal ini semakin mempertegas lemahnya koordinasi di tubuh Dinas PUPR Pulau Taliabu.
Tono merekomendasikan evaluasi terhadap Kepala Dinas PUPR. Menurutnya, jabatan strategis ini harus diisi individu berkompeten agar pembangunan berjalan efektif. Ia juga meminta anggaran tahun 2025 memprioritaskan proyek infrastruktur utama.
“Kami optimis, dengan perencanaan dan manajemen yang baik, Pulau Taliabu bisa berkembang lebih baik. Infrastruktur yang memadai adalah kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tutup Tono.
(Redaksi)
