Kota Solok-Dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN melaksanakan transformasi organisasi berbasis wilayah. Kebijakan strategis ini dirancang agar pelayanan pertanahan menjadi lebih responsif dan tepat sasaran.
Transformasi organisasi berbasis wilayah adalah perubahan pendekatan pelayanan dan struktur dalam sebuah instansi—yang paling menonjol diterapkan oleh Kementerian ATR/BPN—dari yang sebelumnya berdasarkan fungsi atau tematik menjadi terpusat berdasarkan wilayah kerja tertentu.
Menurut M. Yudistira selaku Kepala Bagian Tata Usaha Kantah Kota Solok menerangkan. Konsep Utama dari program ini adalah
Penyatuan Layanan artinya Semua proses dan penyelesaian permohonan atau berkas dilakukan di satu tempat dan satu ruangan yang sama sehingga alur birokrasi tidak panjang dan memakan waktu lama.
Delegasi Wewenang: Pejabat atau kepala seksi di tingkat wilayah diberikan kewenangan langsung (misalnya dalam penandatanganan dokumen atau sertifikat) tanpa harus berjenjang ke kepala kantor utama.
Penyesuaian Sistem & Aplikasi: Sistem kerja, pembagian tugas, hingga hak akses aplikasi digital disesuaikan berdasarkan klaster wilayah masing-masing.
Lebih jauh M.Yudhistira menjelaskan Adapun Tujuan Transformasi ini Mempercepat Pelayanan: Memotong rentang kendali (span of control) agar proses pengurusan berkas atau penyelesaian masalah di lapangan lebih cepat. Mendekatkan ke Masyarakat: Menjadikan unit kerja lebih responsif, tepat sasaran, dan memahami kondisi spesifik tiap-tiap wilayah.Peningkatan Kepuasan Publik: Memberikan layanan yang lebih transparan dan ringkas bagi masyarakat. Terangnya. (Wahyu.)
