KARIMUN – DPRD Kabupaten Karimun melalui Komisi III menunjukkan komitmennya dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait persoalan fasilitas umum (fasum) di Perumahan Balai City Garden, Kelurahan Kapling, Kecamatan Tebing. Melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar Senin (9/11/2026), DPRD meminta pihak pengembang segera menyelesaikan berbagai persoalan yang selama ini dikeluhkan warga, mulai dari kerusakan jalan hingga belum tuntasnya penyerahan fasilitas umum kepada pemerintah daerah.
RDPU yang dipimpin Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Karimun, Efrizal, tersebut merupakan tindak lanjut atas surat pengaduan warga Perumahan Balai City Garden tertanggal 13 Oktober 2026. DPRD menghadirkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Camat Tebing, Kapolsek Tebing, Lurah Kapling, pihak developer PT Mulia Reality Batindo, pengurus RT/RW, serta perwakilan warga guna mencari solusi atas persoalan tersebut.
Dalam pertemuan itu, DPRD mendengarkan langsung berbagai keluhan masyarakat yang menyangkut kondisi lingkungan perumahan dan ketidakjelasan proses penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).
Perwakilan warga mengungkapkan bahwa sejak perumahan berdiri pada 2009 atau sekitar 17 tahun lalu, fasilitas umum seperti jalan lingkungan, penerangan dan tempat bermain anak belum mendapatkan perhatian sebagaimana yang diharapkan.
Bahkan, sejumlah ruas jalan mengalami kerusakan cukup parah, sebagian tertutup semak belukar, serta terdapat jalan yang tergenang air ketika hujan turun. Kondisi rumah kosong dan lahan yang tidak terawat juga menjadi keluhan masyarakat.
“Sudah sekitar 17 tahun perumahan ini berdiri, tetapi kondisi fasilitas umum seperti jalan, penerangan dan tempat bermain anak masih belum mendapatkan perhatian sebagaimana mestinya. Kami berharap pihak pengembang segera memberikan solusi dan kepastian penyelesaian,” ungkap salah seorang perwakilan warga.
Mendengar berbagai keluhan tersebut, Komisi III DPRD Karimun mendorong agar persoalan tidak hanya diselesaikan melalui pembahasan administratif, tetapi juga harus disertai langkah nyata dari pihak pengembang. DPRD menilai perbaikan fasilitas yang rusak menjadi hal penting agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat belum tuntasnya proses penyerahan PSU.
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Dinas Perkim Kabupaten Karimun menjelaskan bahwa proses penyerahan PSU Perumahan Balai City Garden masih terkendala sejumlah persyaratan administrasi.
Berdasarkan hasil verifikasi, terdapat beberapa dokumen yang belum dilengkapi, di antaranya persoalan tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Juskun, dokumen kerja sama, serta dokumen IMB dan site plan.
“Penyerahan PSU kepada pemerintah daerah harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi. Berdasarkan hasil verifikasi, masih ada beberapa dokumen yang belum lengkap, termasuk persoalan PBB, sertifikat tanah, dokumen kerja sama serta IMB dan site plan,” jelasnya.
Dinas Perkim juga menegaskan bahwa fasilitas umum yang diserahkan kepada pemerintah daerah wajib berada dalam kondisi baik. Fasilitas yang dapat diterima meliputi jalan, lampu penerangan dan saluran drainase.
Dalam hal ini, Perda Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan hukum dalam proses penyerahan PSU. Pihak pengembang diminta segera melengkapi persyaratan dan aktif berkoordinasi dengan instansi terkait, termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Karimun untuk menyelesaikan persoalan sertifikat dan status lahan.
Selain persoalan administrasi, RDPU juga menyoroti informasi mengenai tunggakan pajak yang disampaikan Eri Januarddin. Ia menyebut terdapat empat berkas tunggakan pajak yang jika dijumlahkan mencapai lebih dari Rp547 juta.
Ia meminta agar informasi tersebut dikonfirmasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Karimun. Jika data tersebut benar, pengembang diminta segera menyelesaikan kewajiban pajaknya.
“Perda Nomor 1 Tahun 2025 sudah mengatur secara jelas kewajiban pengembang dalam penyerahan fasilitas umum. Fasum yang diserahkan kepada pemerintah daerah harus dalam kondisi baik. Tidak bisa fasilitas yang rusak begitu saja diserahkan kepada pemerintah daerah,” tegasnya.
Eri juga mengusulkan agar Komisi III DPRD bersama instansi terkait melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Perumahan Balai City Garden untuk melihat langsung kondisi fasilitas umum dan memastikan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Sementara itu, pihak developer melalui perwakilannya, Kenly, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penyerahan fasilitas umum kepada Pemerintah Kabupaten Karimun melalui Dinas Perkim sejak 2023. Pengajuan tersebut kembali disampaikan pada 2025 dan beberapa kali pada 2026.
Menurutnya, penyerahan fasilitas umum memang harus dilakukan kepada pemerintah daerah, bukan langsung kepada warga. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala administrasi, khususnya terkait sertifikat atas nama Juskun yang belum dapat diselesaikan.
“Pada prinsipnya, fasilitas umum memang harus diserahkan kepada pemerintah daerah, bukan langsung kepada warga. Kami sudah mengajukan penyerahan kepada Dinas Perkim, tetapi masih ada beberapa kendala administrasi yang harus diselesaikan,” ungkap Kenly.
Perwakilan developer lainnya, Agus, menyebutkan bahwa pihaknya telah beberapa kali menyurati Dinas Perkim untuk menindaklanjuti proses penyerahan PSU. Namun, hingga saat ini proses tersebut belum selesai.
“Kami sudah beberapa kali menyampaikan surat kepada Dinas Perkim sejak 2023, kemudian kembali pada 2025 dan 2026. Kami berkomitmen untuk melengkapi persyaratan yang masih kurang dan mencari solusi atas kendala yang ada agar proses penyerahan fasum ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.
Agus juga menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya mencari ahli waris Juskun untuk menyelesaikan persoalan sertifikat tanah. Selain itu, pihak developer akan berkoordinasi dengan BPN Kabupaten Karimun terkait proses pemecahan sertifikat.
Terkait kondisi lingkungan perumahan, pihak pengembang menyatakan bahwa jalan yang dipenuhi semak belukar dan rumah-rumah yang belum terjual menjadi tanggung jawab pengembang. Sementara rumah yang telah menjadi milik konsumen merupakan tanggung jawab masing-masing pemilik.
Di sisi lain, Camat Tebing menegaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat memproses penyerahan fasilitas umum karena persyaratan administrasi belum lengkap.
“Pemerintah daerah pada prinsipnya dapat memproses penyerahan fasilitas umum apabila seluruh persyaratan telah dipenuhi. Karena itu, kami berharap pihak pengembang segera melengkapi kekurangan administrasi dan memperbaiki fasilitas yang rusak agar persoalan ini tidak terus berlarut-larut,” ujarnya.
Kapolsek Tebing juga mengimbau seluruh pihak agar menjaga situasi tetap kondusif serta mengedepankan komunikasi dan koordinasi yang baik dalam menyelesaikan persoalan antara warga dan pengembang.
DPRD Dorong Perbaikan Jalan dan Kepastian Penyerahan Fasum
Setelah mendengarkan seluruh keterangan dan masukan dari pihak terkait, Komisi III DPRD Kabupaten Karimun merumuskan sejumlah kesimpulan sebagai tindak lanjut penyelesaian persoalan Perumahan Balai City Garden.
Pertama, pihak pengembang wajib melengkapi seluruh persyaratan administrasi yang masih kurang sesuai ketentuan Dinas Perkim.
Kedua, pengembang diminta memberikan kepastian mengenai waktu penyelesaian empat persyaratan yang masih menjadi kendala dalam proses penyerahan PSU.
Ketiga, Dinas Perkim meminta pihak pengembang segera memperbaiki fasilitas umum yang mengalami kerusakan sesuai dengan keluhan warga, sembari melanjutkan proses administrasi penyerahan kepada pemerintah daerah.
Keempat, pihak pengembang menyatakan akan memberikan jawaban dan kepastian tindak lanjut paling lambat satu minggu setelah rapat, yakni 16 November 2026, setelah berkoordinasi dengan Direktur Utama.
Secara khusus, pihak pengembang juga menyatakan kesanggupannya untuk melakukan perbaikan jalan umum sepanjang kurang lebih 300 meter. Perbaikan tersebut ditargetkan selesai paling lambat 31 Desember 2026.
Melalui RDPU ini, Komisi III DPRD Kabupaten Karimun menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab pihak pengembang dalam menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung bertahun-tahun.
DPRD berharap hasil pertemuan tersebut tidak berhenti sebatas pembahasan, tetapi benar-benar direalisasikan melalui perbaikan fasilitas umum dan penyelesaian seluruh persyaratan administrasi. Dengan demikian, masyarakat Perumahan Balai City Garden dapat menikmati lingkungan yang aman, nyaman dan layak, sekaligus memperoleh kepastian atas proses penyerahan PSU kepada Pemerintah Kabupaten Karimun. (Adv/Sapi’i)
