Pidie Jaya, Investigasi.news – Kunjungan pemerintah pusat ke kawasan terdampak banjir di Kabupaten Pidie Jaya belum diikuti dengan pulihnya kondisi warga. Sejumlah desa kembali terendam setelah air menerobos tanggul yang sebelumnya jebol saat banjir beberapa hari lalu. Kondisi ini kembali menempatkan masyarakat di kawasan tersebut dalam ancaman banjir, sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai penanganan darurat dan perbaikan infrastruktur pengendali air.
Genangan kembali terjadi pada Senin (9/11/2026) sekitar pukul 06.00 WIB. Sejumlah wilayah yang terdampak di antaranya Gampong Dayah Usen, Meunasah Lhok, Lhoknya, serta beberapa desa lain di sekitarnya. Ketinggian air dilaporkan mencapai satu meter hingga lebih di sejumlah titik, sehingga warga terpaksa meninggalkan rumah untuk mencari tempat yang lebih aman.
Mohammad Dahlan, warga Meunasah Lhok, Kecamatan Meureudu, yang rumahnya ikut terendam, mengatakan air mulai memasuki permukiman sejak pukul 06.00 WIB. Menurut dia, genangan yang awalnya hanya beberapa sentimeter terus meningkat hingga mencapai lebih dari satu meter.
“Air mulai masuk sekitar pukul 06.00 WIB. Awalnya hanya beberapa sentimeter, tetapi terus naik sampai satu meter lebih. Warga akhirnya harus mengungsi karena air semakin tinggi,” ujar Dahlan kepada Investigasi.news.
Dahlan menduga, masuknya air ke permukiman berkaitan dengan tanggul yang jebol di kawasan Dayah Usen ketika banjir melanda beberapa hari sebelumnya. Melalui bagian tanggul yang rusak tersebut, air kembali mengalir menuju kawasan permukiman dan memperluas genangan.
Persoalan ini menjadi perhatian warga karena tanggul yang dimaksud, menurut Dahlan, sebelumnya telah dikunjungi langsung oleh Menteri Dalam Negeri saat meninjau wilayah terdampak banjir. Namun, setelah kunjungan tersebut, warga masih menghadapi persoalan yang sama ketika debit air kembali meningkat.
“Air masuk lewat tanggul yang jebol di Dayah Usen, padahal tanggul tersebut baru saja didatangi Kementerian Dalam Negeri,” katanya.
Bagi warga, persoalan tanggul bukan sekadar kerusakan fisik, melainkan menyangkut keselamatan dan kepastian perlindungan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan banjir. Selama bagian tanggul yang rusak belum ditangani secara memadai, permukiman di sekitarnya tetap berisiko kembali terendam setiap kali air meningkat.
Dahlan juga mempertanyakan langkah penanganan sementara yang seharusnya dapat dilakukan untuk mengurangi risiko sebelum perbaikan permanen terlaksana. Ia menilai, upaya darurat seperti memasang batang kelapa atau material penahan lainnya dapat dipertimbangkan untuk membendung aliran air sementara waktu.
Menurutnya, langkah antisipasi semacam itu penting agar warga Dayah Usen dan desa-desa sekitarnya tidak terus-menerus menjadi korban banjir akibat kerusakan tanggul yang belum tertangani.
Kondisi tersebut sekaligus menjadi pengingat bahwa penanganan bencana tidak cukup berhenti pada kunjungan lapangan dan pendataan kerusakan. Masyarakat membutuhkan tindakan nyata, terutama pada titik-titik tanggul yang menjadi jalur masuk air ke permukiman.
Warga kini berharap pemerintah dan pihak pelaksana penanganan tanggul segera melakukan pemeriksaan menyeluruh, memastikan penyebab kerusakan, serta mengambil langkah darurat dan perbaikan permanen sesuai kebutuhan teknis di lapangan. Sebab, bagi masyarakat yang rumahnya kembali terendam, persoalan paling mendesak bukan lagi sebatas janji penanganan, melainkan jaminan agar banjir serupa tidak terus berulang.
(KH)
