Murung Raya, Investigasi.news– Rapat Paripurna ke-8 Masa Sidang III DPRD Murung Raya berlangsung dinamis saat Bupati Murung Raya, Heriyus, menyampaikan jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Pemerintah Daerah, Senin (10/11/2025). Rapat digelar di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Murung Raya.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Murung Raya, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua I Dina Maulidah dan Wakil Ketua II Likon. Agenda tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Rahmanto, Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, dan undangan lainnya.
Dalam penyampaiannya, Bupati Heriyus memberikan apresiasi kepada DPRD yang telah memberikan saran kritis dan catatan strategis untuk penyempurnaan kebijakan daerah. Menurutnya, masukan DPRD menjadi dorongan penting agar pemerintah dapat menjalankan pembangunan yang tepat sasaran.
Dua Raperda yang dibahas adalah Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Berusaha serta Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026. DPRD sebelumnya menyoroti pentingnya penegakan kewajiban CSR oleh investor. Bupati Heriyus menegaskan bahwa ketentuan tersebut sudah diatur dengan jelas, termasuk sanksi administratif bagi yang tidak memenuhinya.
Untuk Raperda APBD 2026, DPRD menekankan perlunya disiplin anggaran dan percepatan serapan. Menanggapi hal tersebut, Bupati menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah akan memperkuat koordinasi antar perangkat daerah agar proses administrasi berjalan lebih cepat dan efisien.
Heriyus juga menjelaskan bahwa APBD 2026 akan menjadi landasan penting bagi tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Fokus pembangunan tetap diarahkan pada peningkatan layanan dasar, pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, penguatan ekonomi masyarakat, dan dukungan untuk UMKM, pertanian, dan ekonomi kreatif.
Zulmi
