Payakumbuh – Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta menegaskan pelaksanaan proyek pemerintah daerah harus bebas dari permintaan persentase nilai kontrak, intervensi, dan intimidasi agar setiap rupiah belanja daerah memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Zulmaeta meminta seluruh jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh menjalankan proses pembangunan sesuai ketentuan serta menjaga integritas dalam setiap tahapan pekerjaan, termasuk dalam proses pengeluaran surat perintah kerja (SPK).
“Saya kembali ke Payakumbuh untuk membangun. Saya pastikan tidak ada permintaan persentase dari nilai kontrak, intervensi, ataupun intimidasi dalam pengeluaran SPK. Jika ada oknum yang bermain, akan saya tindak tegas,” kata Zulmaeta di Aula Batang Agam Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Payakumbuh, Selasa (11/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Zulmaeta di hadapan pejabat teknis Dinas PUPR dan para penyedia jasa. Ia mengatakan Pemko Payakumbuh telah memulai pembenahan tata kelola pemerintahan melalui audit menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
Menurutnya, pembenahan tersebut bertujuan memastikan setiap persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan diselesaikan berdasarkan aturan dan kinerja, bukan melalui transaksi di bawah tangan.
Zulmaeta juga meminta perangkat daerah teknis, termasuk PUPR, kesehatan, pendidikan, dan pertanian, tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, tetapi juga memperkuat integritas sumber daya manusia dalam menjalankan program pemerintah.
“Kita harus membangun fisik sekaligus membangun SDM yang berintegritas. Jangan sampai pembangunan berjalan, tetapi prosesnya justru menimbulkan persoalan,” ujarnya.
Selain menekankan integritas, Zulmaeta meminta para penyedia jasa menjaga persaingan usaha tetap sehat dalam proses pemilihan penyedia. Ia mengingatkan kontraktor agar tidak menawar terlalu rendah hanya demi memenangkan pekerjaan karena berpotensi berdampak pada kualitas proyek.
Menurutnya, harga perkiraan sendiri (HPS) yang disusun pemerintah telah memperhitungkan kebutuhan pekerjaan dan keuntungan yang wajar bagi penyedia jasa. Efisiensi, kata dia, harus dilakukan melalui pengelolaan proyek yang baik, bukan dengan mengurangi spesifikasi teknis.
“Jangan demi menang lelang lalu menawar terlalu murah hingga mengorbankan kualitas atau merugikan diri sendiri. Keuntungan itu diraih lewat efisiensi manajemen, bukan mengurangi spesifikasi teknis,” tegasnya.
Zulmaeta mengatakan keterbatasan pendapatan asli daerah (PAD) menuntut pemerintah menerapkan prinsip value for money dalam setiap belanja daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang diterima masyarakat.
“Semua proyek harus tepat waktu, tepat biaya, dan tepat mutu. Saya ingin anggaran pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak meninggalkan persoalan hukum di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Payakumbuh Muslim mengatakan belanja modal pada 2026 mencapai Rp69,76 miliar, dengan Rp56,88 miliar dialokasikan untuk belanja konstruksi.
Alokasi tersebut meliputi Bidang Bina Marga sebesar Rp32,85 miliar atau 47 persen, Cipta Karya Rp18,78 miliar atau 27 persen, Sumber Daya Air Rp12 miliar atau 17 persen, serta Bina Konstruksi Rp6,11 miliar atau 9 persen.
“Dari total 221 paket pekerjaan konsultansi dan fisik, sebanyak 90 paket sudah terkontrak dan 56 paket masih dalam proses pemilihan,” kata Muslim.
Ia menjelaskan pekerjaan PUPR pada 2026 mencakup peningkatan dan rekonstruksi jalan, pemeliharaan jalan, pembangunan dan rehabilitasi drainase serta jalan lingkungan, penyediaan fasilitas persampahan, pembangunan gedung, rehabilitasi jaringan irigasi, hingga normalisasi sungai.
Muslim menambahkan pemilihan penyedia jasa fisik dilakukan melalui mekanisme e-purchasing dengan mini kompetisi dan tender untuk menjaga proses pengadaan tetap transparan.
“Kami memastikan seluruh proses pengadaan berjalan sesuai ketentuan dan pekerjaan yang dilaksanakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya. (Oyon)
