Palangka Raya – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2026 mengalami penurunan signifikan. Kondisi ini mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengerucutkan arah pembangunan dengan memprioritaskan sektor-sektor yang berdampak langsung bagi masyarakat, seiring terbatasnya kemampuan fiskal daerah.
Berdasarkan data Dinas Komunikasi, Persandian, Informatika, dan Statistik (Diskominfosantik), nilai APBD Kalteng tahun 2026 turun sebesar 34,71 persen. Dari sebelumnya Rp8,3 triliun pada 2025, anggaran daerah menyusut menjadi sekitar Rp5,4 triliun pada 2026. Penurunan ini mempersempit ruang gerak keuangan daerah dan menuntut pengelolaan anggaran yang lebih selektif, efektif, dan terukur.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kalteng, Leonard S. Ampung, menyampaikan bahwa kondisi tersebut mengharuskan pemerintah daerah menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas secara ketat dalam penggunaan anggaran. Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan di Kantor Perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI di Palangka Raya, Senin (12/1/2026).
“Pembangunan harus benar-benar didasarkan pada skala prioritas. Belanja daerah perlu dipilah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Leonard menegaskan, untuk menjaga keberlangsungan pembangunan dan pelayanan publik, Pemprov Kalteng menerapkan kebijakan penghematan serta penetapan prioritas yang jelas. Anggaran difokuskan pada sektor-sektor wajib dan strategis, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur vital.
“Dengan pengelolaan yang terarah dan kolaborasi yang kuat, kami berupaya menjaga kualitas layanan publik di tengah keterbatasan anggaran,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa penurunan APBD berdampak pada penyesuaian program pembangunan. Belanja rutin dan nonprioritas dikurangi, sementara fokus diarahkan pada pelayanan publik dan proyek strategis.
Sejalan dengan itu, arah pembangunan Kalteng tahun 2026 dipusatkan pada tiga sektor utama, yakni pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur strategis. Pengeluaran yang tidak mendesak ditekan seminimal mungkin.
“Kami juga mengoptimalkan pendapatan daerah melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penguatan peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),” tambah Leonard.
Di sisi lain, Wakil Gubernur Kalteng, Edy Pratowo, menegaskan perlunya langkah antisipatif sesuai arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam menghadapi penurunan APBD.
“Efisiensi anggaran dilakukan pada pos perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan sarana dan prasarana kantor,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong untuk menggali sumber pendapatan baru yang tidak membebani masyarakat, seperti pajak alat berat, pajak restoran, dan pajak air tanah.
“Sektor swasta perlu terus didorong melalui kemudahan berusaha, dan kinerja BUMD harus ditingkatkan agar keberlanjutan fiskal daerah tetap terjaga,” jelasnya.
Edy juga menekankan pentingnya sinergi dengan program prioritas pemerintah pusat, serta percepatan penyerapan anggaran untuk menggerakkan perekonomian daerah.
“Kami mendorong peningkatan PAD melalui inovasi dan terobosan kreatif. Selain itu, percepatan realisasi anggaran sangat penting karena belanja pemerintah berperan besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,” tuturnya.
Zulmi
