Malut, Investigasi.News-, Warga Desa Bapenu dan sekitarnya di Kecamatan Taliabu Selatan, Kabupaten Pulau Taliabu-Maluku Utara hanya bisa ‘gigit jari’ ketika mereka tidak secara maksimal bisa menikmati BBM bersubsidi.
Dugaan Praktek kotor para ‘tengkulak’ yang dilegalkan pengelola Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum/SPBU Kompak di wilayah tersebut membuat masyarakat setempat tidak lagi bisa menikmati BBM satu harga.
Padahal BBM Satu Harga adalah kebijakan pemerintah Indonesia sejak tahun 2017 untuk menyeragamkan harga BBM (Premium dan Solar) di seluruh pelosok, terutama wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar), guna mewujudkan keadilan sosial dan menurunkan biaya logistik.
Faktanya di Taliabu, khususnya desa Bapenu, kebijakan pemerintah pusat diatas hanya sesaat bisa dinikmati masyarakat, karena ketika suplai BBM puluhan ton disalurkan ke SPBU Kompak di Desa tersebut hanya hitungan hari bisa melayani masyarakat, selanjutnya seperti disulap pihak pengelola mulai berdalih stock habis, jelas terasa kalo suplai BBM bersubsidi yang masuk tidak berimbang dengan yang konsumsi masyarakat, terakhir terpaksa masyarakat harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli ditingkat pengecer dengan harga dua kali lipat atau lebih tinggi.
“Ibaratnya masyarakat disini hanya menikmati tetesan BBM bersubsidi, selebihnya mereka yang datang dengan Jerigen”, ujar salah satu masyarakat disana yang enggan namanya disebutkan (12/5).
Dari informasi yang dihimpun media ini menyangkut BBM Satu Harga, pada tahun 2024 tercatat ada 537 titik penyalur yang dioperasikan, mereka difokuskan pada wilayah Kalimantan, NTT, Sulawesi, Maluku, Maluku Utara dan Papua, tujuannya untuk memberikan akses harga yang sama (khususnya untuk BBM subsidi) bagi masyarakat pelosok yang sebelumnya membeli dengan harga sangat mahal.
“Mereka layani pembeli dengan jerigen dan gelong karena bersedia membayar lebih, ujungnya dijual kembali ke masyarakat (diecer) dengan harga lebih tinggi”, tandas sumber media ini memberikan ilustrasi.
Dengan adanya praktek ini menyebabkan roda perekonomian lokal semakin berat untuk berputar, karena harga BBM yang dua kali lipat dan cenderung tinggi mempunyai efek domino bagi biaya transportasi dan logistik didaerah terpencil, jelas ini sangat bertentangan dengan semangat BBM satu harga yang digadang-gadang pemerintah pusat dan Pertamina.
“Bayangkan saja, puluhan ton lenyap dalam sekejap, tiba-tiba kita mau isi petugas bilang stock sudah habis”, tutup masyarakat tadi dengan nada kecewa.
Tujuan Pemerintah untuk terus memperluas jaringan penyalur menjadi sia-sia jika oknum Penyalur BBM Subsidi yang disuplai Pertamina melakukan praktek tidak patut seperti yang dituding pada SPBU Kompak di Desa Bapenu.
Modus operandinya adalah, diduga stock BBM subsidi yang disuplai Pertamina hanya sebagian kecil untuk melayani masyarakat, sisanya yang bagian besar dijual kepada para ’Tengkulak’ dengan harga diatas, kemudian tengkulak tadi mengecer kembali dengan harga yang lebih tinggi kepada masyarakat, warga desa Bapenu dan sekitarnya yang membutuhkan BBM tidak punya pilihan selain membeli ke pengecer karena di SPBU sudah habis, pada sisi lain masyarakat tidak dibolehkan menimbun BBM, karena bolak-balik isi di SPBU saja sudah mendapat teguran.
Kondisi ini jelas tidak menguntungkan bagi masyarakat setempat, sementara itu pihak pengelola SPBU hanya mengatakan: Berita yang sudah ada, sudah diklarifikasi dan Alhamdulillah sudah selesai, demikian tulis pihak pengelola ketika di konfirmasi media ini.
