Tapanuli Tengah, Investigasi.news – Meskipun mencatat sejumlah pencapaian di bidang administrasi keuangan, rapor kinerja Masinton Pasaribu selama 1 tahun, 5 bulan, dan 23 hari memimpin Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng) diwarnai oleh rapor merah berupa kritik tajam, gelombang aksi protes, serta hambatan struktural yang dinilai belum mampu diselesaikan secara tuntas.
Gaya kepemimpinannya yang tegas di awal masa jabatan kerap berbenturan dengan realitas birokrasi daerah dan ekspektasi publik yang tinggi. Berikut adalah poin-poin utama yang menjadi rapor merah dan catatan kritis kepemimpinan Masinton Pasaribu sejauh ini:
Lambatnya Penyaluran Bantuan Bencana & Maladministrasi Data: Ini menjadi pemicu gelombang protes terbesar. Pemkab Tapteng dinilai lambat dan berbelit-belit dalam menyalurkan Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) serta logistik darurat bagi korban banjir bandang dan longsor.
Masalah sinkronisasi data By Name By Address (BNBA) yang berantakan di tingkat Pemkab memicu kemarahan warga hingga terjadi aksi demonstrasi berulang dan penyegelan kantor pemerintahan lokal oleh masyarakat yang merasa hak daruratnya diabaikan.
Kebuntuan Politik dengan DPRD (Gagalnya Pengesahan RAPBD): Hubungan kemitraan antara eksekutif dan legislatif di bawah kepemimpinannya berada dalam tensi tinggi. Masinton gagal mengesahkan sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) strategis serta RAPBD karena tidak mendapat persetujuan dari DPRD Tapanuli Tengah.
Mandeknya komunikasi politik ini berdampak langsung pada terhambatnya eksekusi program pembangunan daerah skala besar.
Krisis Komunikasi Publik & Penolakan Menemui Massa: Masinton mendapat rapor merah dalam hal manajemen krisis dan empati langsung di lapangan. Salah satu momen yang memicu kekecewaan mendalam terjadi saat massa Tenaga Kesehatan (Nakes) menggelar aksi demo hingga malam hari di depan Kantor Bupati, namun ia memilih tidak menemui para pendemo. Frustrasi publik meningkat ketika di saat bersamaan, dokumentasi sang Bupati sedang menikmati durian di perkebunan warga beredar di media sosial.
Ketidakmampuan Mengatasi Akar Krisis Sektor Pertanian: Kebijakan Masinton dinilai belum menyentuh akar masalah para petani, khususnya terkait kelangkaan dan tingginya harga pupuk. Pendekatan pemda yang dikritik masih mengandalkan bantuan sosial stimulan (pola “sinterklas”) terbukti tidak efektif mengatasi keterpurukan sektor agraris di tengah keterbatasan kas APBD Tapteng.
Gebrakan Awal yang Dinilai Tebang Pilih: Di awal masa jabatannya, tindakan tegas Masinton memecat sejumlah Kepala Dinas atas dugaan pungli dan menantang pengusaha sawit nakal sempat mendapat pujian. Namun, seiring berjalannya waktu, publik menilai gerakan tersebut kehilangan konsistensi dan cenderung tebang pilih, karena penegakan hukum dan penertiban perizinan dinilai belum menyentuh aktor-aktor besar di balik kerusakan lingkungan lokal.
Rapor merah ini menunjukkan bahwa kecakapan Masinton dalam berorasi politik di tingkat nasional belum sepenuhnya linier dengan kemampuannya mengelola detail birokrasi, meredam konflik internal daerah, dan menyelesaikan hak-hak dasar masyarakat Tapanuli Tengah di masa krisis. (wr warasi)
