JAKARTA – Di tengah dinamika politik nasional dan munculnya berbagai spekulasi mengenai komposisi kepemimpinan pemerintahan ke depan, nama Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Sultan B. Najamudin, mulai didorong sebagai salah satu figur alternatif untuk posisi Wakil Presiden Republik Indonesia.
Di antara sejumlah nama yang diperbincangkan, Sultan dinilai memiliki keunggulan tersendiri. Bukan semata karena pengalaman politik dan kepemimpinannya, melainkan karena posisinya sebagai representasi lembaga yang membawa aspirasi daerah, bukan kader partai politik tertentu.
Pandangan tersebut disampaikan Om Faduli, pengamat politik daerah asal Maluku Utara, dalam keterangannya kepada SenatorTV, Kamis (12/11/2026).
Menurutnya, Indonesia membutuhkan figur Wakil Presiden yang mampu berdiri di atas kepentingan kelompok politik dan lebih mengutamakan kepentingan nasional, terutama pemerataan pembangunan serta keadilan bagi seluruh daerah.
“Inilah keunggulan Sultan. Dia bukan petugas partai. Dia petugas daerah, petugas rakyat,” ujar Om Faduli.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sudut pandang dalam membaca kebutuhan kepemimpinan nasional. Sebab, posisi Wakil Presiden tidak semestinya hanya menjadi bagian dari kompromi pembagian kekuasaan antarkekuatan politik, tetapi juga harus mampu memperkuat keseimbangan pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas.
SULTAN DAN KEKUATAN REPRESENTASI DAERAH
Sultan B. Najamudin memiliki modal politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Ia pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga dipercaya menjadi Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Pengalaman tersebut memberinya pemahaman mengenai persoalan pemerintahan daerah, hubungan pusat dan daerah, serta berbagai persoalan pembangunan yang membutuhkan perhatian pemerintah pusat.
Sebagai Ketua DPD RI, Sultan berada pada posisi strategis untuk menyuarakan kepentingan daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Keunggulan inilah yang menurut Om Faduli dapat menjadi pertimbangan penting bagi Presiden Prabowo Subianto apabila suatu saat membutuhkan figur alternatif untuk mendampingi kepemimpinan nasional.
Namun, status nonpartai tidak otomatis menjamin seseorang bebas dari kepentingan politik. Integritas, independensi, kemampuan mengambil keputusan, dan keberanian memperjuangkan kepentingan rakyat tetap menjadi ukuran utama.
AHY DAN PUAN: DUA FIGUR DENGAN MODAL POLITIK BESAR
Selain Sultan, dua nama lain yang memiliki pengalaman dan posisi politik kuat adalah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Puan Maharani.
Keduanya bukan figur sembarangan. Akan tetapi, latar belakang dan basis kekuatan politik mereka memiliki karakter berbeda dibandingkan Sultan.
1. Sultan B. Najamudin – Representasi Daerah
Ketua DPD RI periode 2024–2029 ini memiliki pengalaman di pemerintahan daerah dan lembaga legislatif.
Keunggulan utamanya terletak pada basis representasi daerah serta pengalamannya memimpin lembaga yang memiliki mandat memperjuangkan aspirasi provinsi.
Sultan dapat ditawarkan sebagai alternatif di luar representasi partai politik. Kehadirannya berpotensi membuka ruang keseimbangan baru dalam kepemimpinan nasional, terutama dalam memperkuat perhatian terhadap daerah.
2. Agus Harimurti Yudhoyono – Kekuatan Partai dan Pengalaman Pemerintahan
AHY merupakan Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.
Ia memiliki pengalaman militer, kepemimpinan partai, serta posisi strategis dalam pemerintahan.
Modal politik AHY terletak pada jaringan nasional dan kekuatan organisasi Partai Demokrat. Namun, keterikatannya dengan kepemimpinan partai membuat pencalonannya berpotensi membawa konsekuensi tersendiri dalam kalkulasi koalisi dan keseimbangan politik pemerintahan.
3. Puan Maharani – Pengalaman Legislatif dan Kekuatan PDI Perjuangan
Puan Maharani merupakan salah satu figur perempuan paling berpengaruh dalam politik nasional. Ia pernah menjabat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan periode 2014–2019 serta Ketua DPR RI periode 2019–2024 dan kembali memimpin DPR untuk periode 2024–2029.
Sebagai kader PDI Perjuangan, Puan memiliki kekuatan politik dan pengalaman legislasi yang panjang.
Namun, kedekatannya dengan struktur dan kepemimpinan partai juga menjadi faktor yang tidak dapat dilepaskan dalam membaca peluang politiknya.
PRESIDEN PRABOWO MEMBUTUHKAN FIGUR PEMERSATU
Jika wacana mengenai alternatif kepemimpinan nasional benar-benar berkembang, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar siapa yang memiliki partai terbesar, jaringan politik terkuat, atau dukungan elite paling luas.
Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah siapa yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan, memperkuat pemerintahan, dan memastikan kepentingan daerah tidak terus berada di belakang kepentingan politik pusat.
Dalam perspektif tersebut, Sultan B. Najamudin dinilai memiliki peluang untuk menawarkan pendekatan berbeda.
Ia tidak membawa identitas sebagai ketua umum partai politik. Basis kelembagaannya berada di DPD RI, yang secara konstitusional memiliki fungsi representasi daerah.
Bagi Om Faduli, figur nonpartai seperti Sultan patut mendapatkan ruang dalam pertimbangan politik nasional.
Indonesia, menurutnya, membutuhkan pemimpin yang tidak hanya memahami dinamika elite Jakarta, tetapi juga mengetahui persoalan masyarakat di berbagai pelosok negeri.
“Jangan sampai posisi Wakil Presiden hanya menjadi bagian dari transaksi politik. Kita membutuhkan figur yang mampu mendengar suara daerah, memperjuangkan pemerataan pembangunan, dan menjaga persatuan bangsa,” demikian pandangan yang disampaikannya.
WACANA POLITIK HARUS TETAP BERPIJAK PADA KONSTITUSI
Meski demikian, wacana mengenai pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka masih harus ditempatkan sebagai spekulasi politik, bukan keputusan resmi pemerintah.
Pasal 8 Ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Artinya, pembicaraan mengenai figur alternatif tidak serta-merta berarti proses pergantian telah berjalan.
Pada akhirnya, Sultan B. Najamudin, AHY, maupun Puan Maharani memiliki modal dan karakter politik masing-masing.
Namun, jika ukuran yang digunakan adalah representasi daerah dan alternatif kepemimpinan di luar struktur partai politik, Sultan memiliki karakteristik tersendiri yang layak diperhitungkan.
Persoalannya kini bukan siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan, melainkan siapa yang paling mampu memastikan bahwa suara daerah, kepentingan rakyat, dan masa depan Indonesia mendapatkan tempat yang semestinya dalam pemerintahan nasional. (Jhonsa)
