MALANG, investigasi.news – Komitmen memperkuat ekonomi hijau berbasis masyarakat terus didorong Pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang, Drs. H. M. Sanusi, M.M., mendampingi Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Veronica Tan, serta Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI dalam kegiatan Rembug Perhutanan Sosial bertajuk “Pengembangan Ekonomi Hijau Berbasis Bambu” di Desa Sidodadi, Kecamatan Ngantang, Minggu (12/7/2026).
Kegiatan ini menjadi ruang dialog sekaligus kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelompok perhutanan sosial, pelaku usaha, akademisi, dan masyarakat untuk memperkuat pengelolaan kawasan hutan secara berkelanjutan. Fokus pembahasan diarahkan pada pengembangan potensi bambu sebagai komoditas unggulan yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan.
Selain membahas penguatan kelembagaan kelompok perhutanan sosial, forum ini juga mengangkat berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan produk olahan bambu bernilai tambah, perluasan akses pasar, hingga penguatan kemitraan lintas sektor. Sinergi tersebut diharapkan mampu menjadikan perhutanan sosial sebagai penggerak ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Bupati Malang menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk terus mendukung pengembangan perhutanan sosial sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian sumber daya alam.
“Kabupaten Malang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar, termasuk bambu yang dapat dikembangkan menjadi produk bernilai ekonomi tinggi. Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen memperkuat kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat agar potensi tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan,” ujar Sanusi.
Ia menambahkan, pembangunan ekonomi hijau merupakan salah satu strategi penting dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Menurutnya, keberhasilan program perhutanan sosial tidak hanya diukur dari peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga dari terjaganya fungsi hutan sebagai penyangga kehidupan.
Sementara itu, Wakil Menteri PPPA Veronica Tan menekankan pentingnya keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat, khususnya perempuan, dalam keberhasilan program perhutanan sosial. Menurutnya, perempuan memiliki peran strategis dalam memperkuat ketahanan ekonomi keluarga melalui pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu.
“Perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan ekonomi keluarga. Melalui pengembangan usaha berbasis hasil hutan bukan kayu seperti bambu, kita ingin menciptakan peluang ekonomi yang inklusif sehingga perempuan semakin berdaya, mandiri, dan turut berkontribusi menjaga kelestarian lingkungan,” kata Veronica Tan.
Ia juga menegaskan bahwa pengembangan ekonomi hijau harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, sinergi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar potensi lokal dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi baru yang berdaya saing.
Rangkaian kegiatan turut diisi dengan dialog interaktif antara Wakil Menteri PPPA, Bupati Malang, Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Kementerian Kehutanan RI, dan masyarakat. Dalam suasana yang hangat dan penuh antusiasme, peserta menyampaikan berbagai aspirasi, tantangan, serta peluang dalam mengembangkan perhutanan sosial, khususnya pemanfaatan bambu sebagai komoditas unggulan.
Kelompok-kelompok perhutanan sosial berharap adanya penguatan pendampingan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, kemudahan akses pembiayaan, pengembangan industri hilir, hingga perluasan jaringan pemasaran produk berbasis bambu. Berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting dalam merumuskan kebijakan yang mampu memperkuat implementasi program perhutanan sosial secara berkelanjutan.
Melalui Rembug Perhutanan Sosial ini, diharapkan terbangun komitmen yang semakin kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengoptimalkan potensi bambu sebagai penggerak ekonomi hijau. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan masyarakat sekitar kawasan hutan yang lebih mandiri, sejahtera, sekaligus tetap menjaga kelestarian hutan sebagai warisan bagi generasi mendatang.
