Taliabu, Investigasi.news – Laporan dugaan penggunaan ijazah palsu oleh Kepala Dinas BKKBN Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, Abdul Kadir Nurali Alias Dero memasuki tahap penyelidikan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan Pulau Taliabu telah menerima Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP).
Ketua LBH Keadilan Pulau Taliabu, Mursid Ar Rahman, SH, menyatakan laporan terkait kasus ini telah diproses.
“Yang bersangkutan sudah diperiksa, sementara saya sebagai pelapor akan dimintai keterangan pada 17 Desember 2024,” ujarnya.
Mursid menegaskan dugaan penggunaan ijazah palsu ini merugikan negara. Ijazah S1 tersebut digunakan untuk menaikkan golongan hingga menduduki jabatan Kepala Dinas. Tindakan ini dianggap melawan hukum.
Menurutnya, kasus ini melanggar Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana enam tahun penjara. Lebih jauh, jika penyelidikan mendalam dilakukan, kemungkinan ditemukan unsur tindak pidana korupsi dalam kasus ini.
“Persoalan ini sangat serius dan harus ditindaklanjuti. Dugaan penyalahgunaan ijazah palsu berdampak buruk pada sistem pemerintahan,” tambahnya. Ia juga mendorong kepolisian untuk mengembangkan kasus ini secara menyeluruh.
Dalam SP2HP, nama Salim Ganiru Selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pulau Taliabu turut disebut. Sekda diduga terlibat karena menaikkan golongan PNS menggunakan ijazah palsu, sehingga menjadi perhatian pihak penyidik.
Pihak kepolisian dilaporkan akan memanggil Sekda untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Hal ini menjadi langkah penting untuk mengungkap peran yang bersangkutan dalam dugaan tindak pidana ini. Mursid juga meminta kepolisian bekerja secara profesional.
“Kami berharap penyelidikan ini berjalan transparan, sehingga pihak yang bersalah dapat diproses hukum demi keadilan,” tutupnya tegas.
(Redaksi)
