Nias Selatan – Kebijakan Bupati Nias Selatan kembali menuai sorotan. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Toho TNR secara resmi melayangkan teguran hukum (somasi) kepada Bupati Nias Selatan pada 9 Oktober 2026. Somasi tersebut mempersoalkan dua kebijakan yang dinilai berpotensi melanggar ketentuan perundang-undangan, yakni rangkap jabatan Kepala Inspektorat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) serta pemberian fasilitas bangunan serba guna kepada institusi Kejaksaan dan Kepolisian.
Hal itu disampaikan Ketua LBH Toho TNR, Advokat Reminisir Harita, S.H., kepada wartawan di kantornya, Sabtu (14/11/2026).
Reminisir menegaskan, persoalan tersebut bukan sekadar masalah administrasi, melainkan menyangkut kepatuhan terhadap hukum, potensi konflik kepentingan, serta independensi pengawasan pemerintahan daerah.
LBH Toho TNR menyoroti pengangkatan Amsarno Sarumaha, S.H., M.H., yang masih menjabat Kepala Inspektorat, sekaligus dipercaya menjadi Pj Sekda Nias Selatan. Menurut LBH, kebijakan tersebut patut dipertanyakan karena Inspektorat memiliki fungsi pengawasan internal terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara Sekda merupakan pejabat yang mengoordinasikan administrasi pemerintahan daerah.
“Bagaimana mungkin pejabat yang memimpin lembaga pengawasan juga menduduki jabatan yang berkaitan dengan objek pengawasan? Ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu objektivitas pengawasan internal,” tegas Reminisir.
LBH mendasarkan keberatannya pada Pasal 98 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang menurut mereka perlu menjadi dasar pengujian terhadap legalitas rangkap jabatan tersebut.
Tak hanya itu, masa jabatan Amsarno sebagai Pj Sekda juga dipersoalkan. Berdasarkan kronologi yang disampaikan LBH, Amsarno mulai menjabat sejak 4 Mei 2026. LBH menilai masa penugasan tersebut seharusnya berakhir pada 4 Agustus 2026 sesuai ketentuan yang mereka rujuk dalam Perpres Nomor 3 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 91 Tahun 2019.
Namun, LBH menyebut masa penugasan tersebut diperpanjang hingga enam bulan, bahkan kemudian dilanjutkan dengan penunjukan sebagai Plt Sekda selama 15 hari. Kebijakan itu dinilai harus dijelaskan secara terbuka, termasuk dasar hukum perpanjangan dan persetujuan pejabat yang berwenang.
“Setiap pengangkatan dan perpanjangan jabatan harus memiliki dasar hukum yang jelas. Kewenangan kepala daerah bukan berarti bebas dari batasan peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
LBH juga menyoroti dugaan penerimaan tunjangan rangkap yang dinilai perlu diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Perpres Nomor 3 Tahun 2018.
Persoalan lain yang tak kalah serius adalah pemberian fasilitas bangunan serba guna oleh Pemkab Nias Selatan kepada institusi Kejaksaan dan Kepolisian. LBH mempertanyakan dasar hukum, sumber anggaran, mekanisme penyerahan, serta status aset bangunan tersebut.
Menurut Reminisir, pemberian fasilitas kepada aparat penegak hukum berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan, mengingat institusi tersebut juga memiliki kewenangan mengawasi dan menindak dugaan penyimpangan yang mungkin melibatkan penyelenggara pemerintahan daerah.
“Bagaimana publik bisa memastikan independensi aparat penegak hukum apabila fasilitas diberikan oleh pihak yang sewaktu-waktu dapat menjadi objek pemeriksaan? Ini harus dijelaskan secara transparan,” katanya.
LBH juga merujuk pada imbauan KPK agar kepala daerah menghindari pemberian fasilitas kepada aparat penegak hukum yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Atas persoalan tersebut, LBH Toho TNR mendesak DPRD Nias Selatan segera menggunakan fungsi pengawasannya dengan memanggil Bupati dan pihak terkait untuk meminta penjelasan. Terlebih, LBH turut menyinggung Rekomendasi Hasil Hak Angket DPRD Tahun 2025 yang menurut mereka hingga kini belum dilaksanakan oleh Bupati.
Reminisir menegaskan, apabila somasi tersebut tidak diindahkan, pihaknya siap melaporkan persoalan ini kepada kementerian terkait di pemerintah pusat, aparat penegak hukum, serta mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap kebijakan yang dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Nias Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait somasi tersebut. Redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Bupati Nias Selatan, Amsarno Sarumaha, dan DPRD Nias Selatan demi memperoleh penjelasan serta menjaga keberimbangan pemberitaan.
(abdul)
