Jember — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember meminta pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) segera diputuskan sebelum pembahasan anggaran berlanjut ke tahapan berikutnya. Polemik rencana pinjaman daerah Rp786 miliar dinilai tidak boleh menghambat proses tersebut.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, mengatakan sejumlah komisi DPRD kini sudah masuk dalam pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS). Sementara KUA-PPAS 2027 belum memperoleh keputusan.
Menurut Edi, Sabtu (15/8/2026) di ruangan fraksi DPRD Jember, kondisi tersebut perlu segera ditertibkan agar tahapan pembahasan anggaran tidak tumpang tindih.
“Sesuai yang disampaikan tenaga ahli beberapa waktu lalu, posisi pembahasan KUA-PPAS itu dua minggu pascapenyerahan berkas. Ayo kita tertib mengikuti alur yang sudah ada,” kata Edi, yang akrab disapa Ipung.
Ia mengatakan percepatan pembahasan diperlukan setelah Pemerintah Kabupaten Jember menerima hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur melalui Surat Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 100.3.3.1/450/013/2026 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Jember mengenai Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Menurut Edi, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diperoleh Pemkab Jember dari Badan Pemeriksa Keuangan bukan alasan untuk mengabaikan evaluasi terhadap pengelolaan anggaran. Hasil evaluasi gubernur, kata dia, tetap perlu menjadi bahan dalam penyusunan kebijakan anggaran berikutnya.
Edi meminta DPRD segera menentukan sikap terhadap rencana pinjaman daerah. Perbedaan pandangan antarfraksi, menurut dia, merupakan bagian dari proses politik di DPRD dan tidak seharusnya membuat pembahasan KUA-PPAS berlarut-larut.
“Kalau memang soal pinjaman belum menemukan titik temu, putuskan saja. Kalau ditolak, pemerintah tinggal merevisi rancangan. Kalau disetujui, pembahasannya dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Jangan sampai justru KUA-PPAS yang tertunda,” ujarnya.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Edi, tetap menolak rencana pinjaman daerah tersebut. Namun, ia tidak mempersoalkan jika fraksi lain mengambil sikap berbeda. “Setiap fraksi punya hak berbicara dan menyampaikan pendapatnya. Kalau mau mendukung, ya silakan saja,” tegasnya.
Bagi Edi, keputusan mengenai pinjaman dan kelanjutan pembahasan KUA-PPAS harus segera dipisahkan. Dengan begitu, perbedaan sikap mengenai utang tidak menghambat seluruh proses penyusunan APBD 2027.
