Malut, Investigasi.news – Menanggapi evaluasi kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Inspektorat Kepulauan Sula, Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Kawata (HPMK), M. Raizul Zikri Soamole, menyatakan bahwa evaluasi ini jangan sekedar seremonial atau rutinitas tahunan belakang, namun harus disertai tindakan konkret. Ia menekankan bahwa masyarakat, terutama pemuda dan pelajar, menuntut adanya langkah-langkah konkret dalam perbaikan tata kelola anggaran desa.
“Kami menghargai langkah Inspektorat dalam mengawal anggaran desa, namun ini bukan pertama kalinya evaluasi seperti ini dilakukan. Pertanyaannya, apakah ada tindakan nyata terhadap desa-desa yang bermasalah? Jika hanya sebatas evaluasi tanpa sanksi atau perbaikan signifikan, maka ini hanya menjadi seremonial belaka”, ujar Raizul (16/2)
Menurutnya, masih banyak desa di Kepulauan Sula, termasuk di Kawata, Waisakai serta beberapa desa lainnya yang menghadapi permasalahan dalam transparansi anggaran dan realisasi program pembangunan desa.
“Kami berharap Inspektorat tidak hanya menyiarkan, tetapi juga mendemonstrasikan temuan dengan tegas. Jika ada kepala desa yang menyalahgunakan anggaran, harus ada sanksi yang jelas sehingga ada efek jera. Jangan sampai masyarakat hanya jadi penonton dari siklus yang terus berulang”, tambahnya.
Selain itu, ia juga meminta agar mahasiswa dan pemuda dilibatkan dalam proses pengawasan dan transparansi anggaran desa.
“Kami ingin desa-desa di Sula maju, dan itu hanya bisa terjadi jika dana desa digunakan dengan baik. Kami siap membantu mengawasi dan memberikan masukan agar program desa benar-benar berjalan sesuai harapan masyarakat”, tutupnya.
RL
