JAKARTA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Badan Bank Tanah membahas penguatan Reforma Agraria serta optimalisasi peran Bank Tanah dalam pengelolaan pertanahan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Reforma Agraria dan Peranan Bank Tanah” yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Senin (13/7/2026).
Wakil Menteri (Wamen) ATR/Wakil Kepala (Waka) BPN, Ossy Dermawan, berharap penguatan pelaksanaan Reforma Agraria dan optimalisasi peran Bank Tanah sebagai instrumen penyediaan tanah dapat mendorong pengelolaan pertanahan yang lebih profesional, produktif, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian masyarakat.
“Reforma Agraria ini tidak sekadar soal legalisasi aset, tetapi juga memastikan penataan aksesnya. Artinya, tanah yang telah diberikan dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Wamen Ossy saat membuka FGD.
Menurutnya, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa di antaranya adalah ketersediaan objek Reforma Agraria yang benar-benar clean and clear, ketepatan sasaran penerima manfaat, kesinambungan antara penataan aset dan penataan akses, serta efektivitas kelembagaan di tingkat pusat dan daerah.
“Kita perlu memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat dari Reforma Agraria. Setelah penataan aset, penataan akses juga harus berjalan dengan baik agar tanah tersebut berdaya guna, berhasil guna, dan memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Wamen Ossy juga menyoroti peran strategis Bank Tanah dalam pengelolaan pertanahan. Menurutnya, Bank Tanah memiliki tugas penting untuk menjaga keseimbangan antara fungsi ekonomi dan fungsi sosial tanah.
“Bank Tanah juga memastikan tanah yang dikelola bebas dari persoalan hukum dan konflik sosial, membangun kepercayaan publik melalui tata kelola yang transparan dan akuntabel, serta mencegah praktik spekulasi agar tanah dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” terang Wamen Ossy.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menyampaikan bahwa Komisi II telah menghimpun berbagai catatan dari rapat kerja, rapat dengar pendapat, serta kunjungan kerja yang dapat menjadi masukan bagi penyempurnaan kebijakan Reforma Agraria dan pengelolaan pertanahan.
Ia menyebut sejumlah isu masih memerlukan penyempurnaan regulasi agar implementasinya lebih efektif. Persoalan tersebut meliputi redistribusi tanah, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Pengelolaan (HPL), legalisasi aset, tanah adat, Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD), Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), hingga penguatan peran Badan Bank Tanah.
“Kami ingin ada perbaikan dari hulu, atau perbaikan dari regulasi. Kalau Kementerian ATR/BPN ragu memperbaiki regulasinya, kami akan memberikan dukungan agar negara memiliki kepastian hukum yang lebih kuat, agar negara ini punya dignity, punya marwah dalam menjalankan Reforma Agraria,” tegas M. Rifqinizamy.
Ia juga menilai Bank Tanah perlu memperoleh penguatan regulasi agar mampu menjalankan fungsi penghimpunan dan pendistribusian tanah secara optimal. Dengan dukungan regulasi yang lebih kuat, Badan Bank Tanah diharapkan dapat mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sekaligus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi.
“Sebagai mitra kerja, Komisi II DPR RI akan lebih sering memanggil Bank Tanah untuk memastikan agar program Reforma Agraria melalui dukungan Bank Tanah dapat berjalan dengan baik,” pungkasnya.
Usai sambutan Wamen Ossy Dermawan dan Ketua Komisi II DPR RI, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan dari Direktur Jenderal Penataan Agraria, Embun Sari, dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat.
Agenda FGD kemudian dilanjutkan dengan diskusi bersama sejumlah pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI yang hadir. Turut hadir dalam kegiatan tersebut sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN.
