Murung Raya – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Pemkab Mura) bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. Keputusan tersebut diambil melalui Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang III Tahun 2025 yang berlangsung di ruang rapat utama DPRD, Senin (15/9/2025).
Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Mura, Rumiadi, didampingi Wakil Ketua II, Likon. Hadir dalam kesempatan itu Bupati Mura Heriyus bersama Plt. Sekda Sarwo Mintarjo, unsur Forkopimda, jajaran asisten Setda, anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah terkait.
Agenda paripurna ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Bupati dan DPRD sebagai dasar penetapan Raperda menjadi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam pidatonya, Bupati Heriyus menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas komitmen, kritik, serta masukan yang telah diberikan sepanjang proses pembahasan.
“Dengan ditetapkannya Raperda ini, diharapkan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Murung Raya dapat disajikan lebih berkualitas, transparan, akuntabel, dan tepat waktu sesuai ketentuan perundang-undangan,” ujar Heriyus.
Ia menegaskan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bukan sekadar laporan keuangan, melainkan wujud nyata sinergi eksekutif dan legislatif dalam membangun Murung Raya.
“Tuntutan dan aspirasi masyarakat semakin besar, terutama dalam meningkatkan taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan. Hal ini adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan DPRD,” tegasnya.
Dengan disahkannya Raperda menjadi Perda, Pemkab Murung Raya meneguhkan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola keuangan daerah sebagai pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih baik dan berkelanjutan di masa mendatang.
Zulmi
