Banner iklan

Hadapi Tekanan Fiskal, APBD Kota Solok 2027 Berfokus pada Layanan Dasar dan Pemulihan Pascabencana

More articles

Solok Kota- Wali Kota Solok, Dr. H. Ramadhani Kirana Putra, S.E., M.M., menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Solok Tahun Anggaran 2027 sekaligus Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Solok, Senin (16/11/2026).

Penyusunan APBD 2027 berjalan di tengah tantangan fiskal yang tidak ringan. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp489.279.709.276,00, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp71.718.732.048,00 dan Pendapatan Transfer sebesar Rp417.560.977.228,00. Angka ini menunjukkan Kota Solok masih sangat bergantung pada dana transfer pusat dan daerah yang mencapai 85,34%, sementara PAD baru menyumbang 14,66%. Alokasi transfer pusat tahun ini juga hanya naik tipis, yaitu 0,85% atau sekitar Rp3,4 miliar dibanding tahun sebelumnya.

Menyadari keterbatasan tersebut, kebijakan anggaran 2027 disusun dalam semangat “Survival Mode” — memusatkan sumber daya pada yang paling mendesak dan berdampak langsung kepada masyarakat. Belanja daerah direncanakan sebesar Rp548.701.900.023,29, dengan prioritas utama: pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), penanganan pascabencana, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi, serta peningkatan kualitas layanan publik.

Di bidang infrastruktur, pembangunan baru diprioritaskan pada penyelesaian proyek yang tertunda, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, serta pemeliharaan infrastruktur dasar untuk keamanan dan kenyamanan warga. Program dengan prioritas rendah akan ditunda sementara. Kepala perangkat daerah juga diarahkan untuk aktif mencari pendanaan dari kementerian dan lembaga pusat, serta menjalin kemitraan dengan pihak ketiga.

Sementara itu, di sisi regulasi fiskal, Pemerintah Kota Solok juga mengajukan perubahan Perda Pajak dan Retribusi Daerah guna menyesuaikan dengan evaluasi Kementerian Dalam Negeri dan rekomendasi BPK RI Perwakilan Sumatera Barat. Perubahan mencakup penetapan nominal pasti sanksi administrasi, re-klasifikasi usaha homestay, penyesuaian tarif layanan kesehatan baru, perbaikan aturan pajak MBLB, penghapusan jenis retribusi yang tidak relevan, serta penyempurnaan redaksi pasal agar lebih jelas dan tidak menghambat iklim investasi.

“Pajak dan retribusi bukan sekadar sumber pendapatan, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Perubahan ini kami harap menjadikan iklim berusaha di Kota Solok semakin kondusif, kepastian hukum bagi warga dan investor semakin terjamin,” ujar Wali Kota Solok.

Pemerintah Kota Solok juga membuka ruang luas bagi masukan dan kritik konstruktif dari DPRD, dunia usaha, maupun masyarakat luas agar rancangan APBD 2027 ini benar-benar responsif dan menjawab kebutuhan warga Kota Solok.(Wahyu)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest