SORONG – Setiap kali warga sipil menjadi korban, tudingan yang sama kembali dimunculkan: “agen intelijen.” Narasi ini berulang dalam konflik bersenjata di Papua, termasuk dalam rangkaian kekerasan terbaru di Kabupaten Tambrauw, Papua Barat Daya.
Klaim tersebut kerap dilontarkan oleh kelompok bersenjata yang mengatasnamakan TPNPB-OPM setelah serangan terjadi. Namun tudingan itu hampir selalu berdiri tanpa bukti yang dapat diverifikasi secara independen.
Bagi pengamat konflik Papua sekaligus wartawan senior, Chanry Suripatty, pola ini bukan hal baru. Ia menyebutnya sebagai propaganda lama yang terus dipakai untuk membenarkan kekerasan terhadap warga sipil.
“Sebutan ‘agen intelijen’ itu bukan fakta. Itu propaganda. Cara lama untuk membenarkan pembunuhan terhadap warga sipil,” kata Chanry.
Menurutnya, label tersebut sering muncul setelah pelaku menyadari bahwa target serangan bukan aparat keamanan.
“Ketika ternyata yang jadi korban warga sipil, lalu tiba-tiba dicap intelijen. Itu akal-akalan. Bentuk kepanikan yang kemudian ditutup dengan propaganda,” ujarnya.
Serangkaian peristiwa di Tambrauw memperlihatkan pola yang sama.
Pada 2 Desember 2024, Kantor Distrik Bamusbama dibakar dengan alasan bangunan tersebut disebut-sebut sebagai markas militer. Tidak ada verifikasi independen yang membenarkan klaim itu.
Pola serupa kembali muncul pada 8 Maret 2026 ketika Abraham Franklin Delano Kambu (22), tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Tambrauw, ditemukan meninggal dunia setelah sebelumnya dilaporkan hilang. Korban kemudian dikaitkan dengan aparat hanya karena kendaraan yang digunakannya disebut menyerupai kendaraan milik TNI.
Terbaru, pada 16 Maret 2026, serangan kembali menimpa warga sipil. Empat orang menjadi korban, dua di antaranya meninggal dunia: Yermia Lobo, seorang tenaga kesehatan, dan Yohanes Edwintus Bido, perantau asal Ende, Nusa Tenggara Timur.
Setelah kejadian itu, para korban kembali dilabeli sebagai agen intelijen dengan alasan ditemukannya sejumlah barang tertentu. Namun hingga kini, klaim tersebut tidak pernah dibuktikan secara terbuka maupun melalui verifikasi independen.
Chanry mengingatkan bahwa narasi semacam ini berbahaya jika terus dibiarkan tanpa diuji.
“Jurnalis harus tegas. Pisahkan fakta dan propaganda. Jangan sampai media ikut menyebarkan narasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Ia menilai, stigma tanpa dasar justru membuka pintu bagi kekerasan yang terus berulang.
“Kalau semua orang bisa dituduh intelijen tanpa bukti, maka siapa pun bisa jadi korban. Itu yang paling berbahaya,” kata Chanry.
Jhon
