Pidie Jaya | Investigasi.News — Fenomena maraknya cacian, makian, hingga serangan pribadi terhadap pemerintah di media sosial mendapat sorotan serius dari kalangan ulama Aceh. Di tengah derasnya arus informasi di era digital, masyarakat diingatkan agar tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menyebarkan kebencian, fitnah, maupun membuka aib orang lain.
Ketua Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA), Tgk. H. Anwar Usman, menegaskan bahwa dalam perspektif agama Islam, mencaci maki, menghina, dan menyerang kehormatan seseorang merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan. Terlebih jika sasaran cacian tersebut adalah pemimpin yang sedang menjalankan amanah rakyat.
Dalam wawancara dengan kontributor Investigasi.News di kediamannya, Rabu (17/6/2026), ulama yang akrab disapa Abiya Kuta Krueng itu menyampaikan keprihatinannya terhadap budaya saling menyerang yang kian marak di ruang digital.
“Kami atas nama keluarga besar HUDA Aceh sangat menyayangkan fenomena masyarakat yang saling mencaci dan memaki melalui media sosial. Bahkan, tidak sedikit cacian yang ditujukan kepada pemerintah, termasuk Presiden dan Wakil Presiden. Padahal mereka adalah pemimpin yang dipilih melalui proses demokrasi dan diberi kepercayaan oleh rakyat untuk menjalankan roda pemerintahan,” ujarnya.
Menurutnya, perbedaan pandangan politik maupun ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah tidak boleh menjadi alasan untuk menghilangkan adab dan etika dalam menyampaikan pendapat.
“Kalau ada kebijakan yang dianggap kurang tepat, silakan dikritik. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Namun kritik harus disampaikan secara santun, objektif, dan fokus pada kebijakan, bukan menyerang pribadi atau menjatuhkan martabat seseorang,” tegasnya.
Abiya Kuta Krueng menilai kebebasan berekspresi yang diberikan di era digital seharusnya digunakan untuk membangun kesadaran dan perbaikan bersama, bukan justru memicu permusuhan, perpecahan, serta penyebaran kebencian di tengah masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa setiap tulisan, komentar, maupun unggahan di media sosial akan dimintai pertanggungjawaban, baik secara hukum maupun moral.
“Kritik itu wajar karena masyarakat memiliki pandangan yang berbeda-beda. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi penghinaan yang merusak kehormatan orang lain, apalagi terhadap pemimpin negara,” katanya.
Putra dari almarhum ulama kharismatik Aceh itu secara khusus mengajak masyarakat, terutama generasi muda, untuk lebih bijak dalam menggunakan media sosial. Ia menekankan pentingnya menjaga lisan dan tulisan, menghindari ujaran kebencian, serta tidak mudah menghujat atau menyalahkan orang lain.
“Setiap manusia pasti memiliki kekurangan dan kesalahan. Karena itu, mari jadikan kesalahan orang lain sebagai bahan introspeksi bagi diri kita sendiri, bukan sebagai alasan untuk mencaci, memfitnah, atau mempermalukan mereka di hadapan publik,” pesannya.
Di tengah meningkatnya polarisasi dan perdebatan di ruang digital, pesan para ulama tersebut menjadi pengingat bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berjalan beriringan dengan etika, adab, dan tanggung jawab sosial demi menjaga persatuan bangsa.
(Herry)
