Banner iklan

Pemeriksaan Bupati Kupang Mau Disiarkan Live, Praktisi Hukum: JANGAN TABRAK KORIDOR KUHAP!

More articles

Kupang, Investigasi.News — Wacana menyiarkan secara langsung proses pemeriksaan Bupati Kupang berinisial YL di Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) memunculkan perdebatan mengenai batas keterbukaan dalam penanganan perkara pidana. Permintaan tersebut mendapat tanggapan kritis dari advokat Marsel Ahang yang mengingatkan agar proses penyidikan tidak disamakan dengan persidangan di pengadilan.

Sorotan itu muncul setelah Ketua Tim Hukum Bupati Kupang, Dr. Semuel Haning, S.H., M.H., mendatangi Polda NTT pada Selasa (17/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Haning menyampaikan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaan kliennya sekaligus mengusulkan agar pemeriksaan terhadap saksi maupun terlapor dapat disaksikan masyarakat melalui siaran langsung.

Permintaan tersebut disebut sebagai upaya menghadirkan keterbukaan informasi kepada publik agar perkembangan dan substansi persoalan yang sedang ditangani kepolisian dapat diketahui secara lebih luas.

Namun, pendekatan tersebut dipertanyakan dari perspektif hukum acara pidana.

Marsel Ahang, advokat sekaligus Ketua LPPDM, menilai mekanisme pemeriksaan pada tahap penyidikan memiliki ketentuan tersendiri yang harus dihormati seluruh pihak, termasuk penasihat hukum.

Menurut Marsel, keterbukaan dalam proses penegakan hukum tidak serta-merta memberikan ruang untuk mempublikasikan seluruh aktivitas pemeriksaan melalui siaran langsung. Sebab, penyidikan merupakan bagian dari proses pencarian dan pengumpulan alat bukti serta keterangan guna membuat terang suatu perkara.

Ia berpandangan, usulan siaran langsung perlu dikaji secara serius karena berpotensi menimbulkan persoalan terhadap independensi pemeriksaan dan integritas keterangan para saksi.

PENYIDIKAN BUKAN PERSIDANGAN TERBUKA

Marsel menjelaskan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara proses pemeriksaan pada tahap penyidikan dan persidangan di pengadilan.

Persidangan perkara pidana pada prinsipnya terbuka untuk umum, dengan pengecualian yang ditentukan undang-undang. Khusus perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), Pasal 58 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 secara tegas mengatur bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup.

Sementara itu, pemeriksaan pada tahap penyidikan memiliki karakter, mekanisme, dan tata cara tersendiri.

Apabila pemeriksaan disiarkan secara langsung, informasi mengenai keterangan saksi yang telah diperiksa dapat diketahui oleh pihak lain, termasuk saksi yang belum memberikan keterangan. Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi independensi saksi dalam menyampaikan informasi berdasarkan apa yang mereka alami, lihat, atau ketahui.

Selain itu, penyebaran keterangan yang belum melalui pengujian di persidangan berpotensi memunculkan persepsi publik yang belum tentu sesuai dengan keseluruhan fakta hukum.

Marsel menegaskan bahwa kritiknya tidak dimaksudkan untuk membela ataupun menyudutkan pihak tertentu dalam perkara yang sedang ditangani Polda NTT.

Baginya, setiap advokat memiliki tanggung jawab profesional untuk memastikan seluruh langkah hukum yang ditempuh tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan.

PERLINDUNGAN KORBAN DAN HAK PARA PIHAK

Aspek lain yang menjadi perhatian Marsel adalah perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat, mengingat perkara yang sedang ditangani berkaitan dengan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

Menurutnya, penanganan perkara semacam ini tidak boleh hanya mempertimbangkan tuntutan keterbukaan informasi, tetapi juga harus memperhatikan kerahasiaan identitas, privasi, serta keamanan pihak yang diduga menjadi korban.

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan peraturan mengenai Perlindungan Saksi dan Korban menjadi bagian penting yang harus diperhatikan dalam proses penanganannya.

Di sisi lain, hak-hak pihak yang dilaporkan juga tetap harus dihormati. Asas praduga tak bersalah tidak boleh dikesampingkan hanya karena perkara tersebut telah menjadi perhatian masyarakat.

Dengan demikian, menurut Marsel, keterbukaan informasi seharusnya dijalankan melalui mekanisme komunikasi resmi dan penjelasan perkembangan penanganan perkara oleh pihak berwenang, bukan dengan membuka seluruh proses pemeriksaan kepada publik.

KUHAP BARU DAN PENGAWASAN PENYIDIKAN

Marsel turut menyoroti berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sejak 2 Januari 2026.

Ia mengingatkan bahwa KUHAP baru telah mengatur mekanisme pengawasan terhadap proses pemeriksaan, termasuk penggunaan kamera pengawas dalam pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 30.

Selain itu, Pasal 31 mengatur kewajiban penyidik untuk memberitahukan kepada tersangka mengenai haknya memperoleh bantuan hukum atau pendampingan advokat sebelum pemeriksaan dimulai.

Menurutnya, keberadaan mekanisme tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat perlindungan hak-hak hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan, intimidasi, maupun tindakan yang bertentangan dengan prosedur hukum.

Karena itu, apabila terdapat keberatan terhadap pelaksanaan pemeriksaan, pihak yang berkepentingan seharusnya menggunakan saluran hukum dan mekanisme pengawasan yang tersedia.

Marsel juga mengingatkan agar proses penegakan hukum tidak berkembang menjadi ruang pertarungan opini yang justru berpotensi mengganggu independensi penyidik.

JADWAL PEMERIKSAAN TETAP MENJADI KEWENANGAN PENYIDIK

Mengenai permintaan penundaan pemeriksaan Bupati Kupang hingga Sabtu, Marsel berpandangan bahwa penentuan jadwal pemeriksaan merupakan bagian dari kewenangan penyidik dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kepentingan penyidikan.

Ia menilai kedudukan seseorang di hadapan hukum tidak ditentukan oleh jabatan, kekuasaan, ataupun status sosialnya.

Oleh karena itu, seluruh pihak diharapkan menghormati proses dan kewenangan institusi kepolisian dalam menangani perkara tersebut.

Sebelumnya, Polda NTT telah melakukan langkah penyelidikan atas laporan dugaan kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang berinisial YL. Surat pemanggilan pemeriksaan juga disebut telah disampaikan pada Selasa (17/11/2026).

Hingga perkembangan ini, proses penanganan perkara tetap harus dilihat sebagai bagian dari tahapan hukum yang belum menghasilkan kesimpulan mengenai terbukti atau tidaknya dugaan tindak pidana tersebut.

Ia menekankan bahwa profesionalitas penyidik, penghormatan terhadap hak-hak hukum para pihak, serta perlindungan terhadap korban harus menjadi perhatian utama.

(Severinus T. Laga)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest