Palangka Raya – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menegaskan komitmennya dalam mempercepat pengoperasian Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui Rapat Temu Mitra Tahun 2026 yang digelar di Aula Bajakah, Lantai II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/01/2026).
Rapat tersebut dibuka oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalimantan Tengah, Herson B. Aden, dan dihadiri perwakilan Kodam XII/Tanjungpura, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng Rahmawati, kepala dinas koperasi kabupaten/kota se-Kalteng, pimpinan BUMN PT Agrinas, serta perwakilan perbankan nasional dan daerah, seperti BRI, BNI, dan Bank Kalteng.
Dalam arahannya, Herson B. Aden menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pembangunan sarana fisik koperasi, termasuk gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung lainnya di desa dan kelurahan.
“Secara umum, koperasi Merah Putih di Kalimantan Tengah telah terbentuk dan memiliki legalitas hukum. Namun, sebagian besar belum dapat beroperasi optimal karena keterbatasan gerai, gudang, dan sarana pendukung. Hal ini yang harus kita percepat bersama,” tegasnya.
Ia menambahkan, Gubernur Kalimantan Tengah menaruh harapan besar agar koperasi mampu menjadi pengungkit ekonomi desa. Melalui program Huma Betang Sejahtera, Pemprov Kalteng menargetkan sedikitnya 50 koperasi aktif pada tahun 2026 yang akan menerima bantuan stimulus sebesar Rp200–300 juta per koperasi dengan skema bergulir.
Lebih lanjut, Herson menjelaskan bahwa koperasi ke depan akan berperan sebagai mitra strategis pemerintah dalam penyaluran berbagai bantuan sosial dan ekonomi masyarakat.
“Masyarakat cukup datang ke koperasi dan melakukan transaksi menggunakan kartu Huma Betang Sejahtera. Dengan demikian, distribusi bantuan menjadi lebih efisien sekaligus mampu menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan di lapangan, seperti keterbatasan bangunan, persoalan aset lahan, permodalan, ketersediaan listrik dan air bersih, hingga akses internet.
Sebagai upaya solusi, Pemprov Kalteng pada tahun 2026 akan mengalokasikan dukungan internet satelit di sejumlah wilayah prioritas guna menunjang operasional koperasi.
Herson juga mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk memberikan kemudahan pemanfaatan aset daerah, baik melalui skema pinjam pakai maupun hibah, sebagai solusi sementara bagi koperasi yang belum memiliki gedung sendiri.
Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalteng, Rahmawati, dalam laporannya menyampaikan bahwa hingga saat ini baru 13 Koperasi Desa Merah Putih yang terdata aktif dan siap menerima bantuan, terutama di wilayah sekitar kawasan hutan. Jumlah tersebut masih jauh dari target 50 koperasi aktif yang diharapkan.
Ia juga mengungkapkan bahwa progres pembangunan gerai koperasi masih tergolong lambat. Berdasarkan data Kodam, dari target 205 unit, baru sekitar 40 persen yang menunjukkan perkembangan fisik.
“Kendala utama yang dihadapi meliputi persoalan lahan, legalitas kepemilikan, serta sinkronisasi data antara dinas koperasi kabupaten/kota dan jajaran Kodim. Hal ini perlu diselesaikan secara bersama untuk menghindari potensi masalah hukum di kemudian hari,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemprov Kalteng menargetkan terbangunnya kesepahaman lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, BUMN, dan perbankan guna mempercepat pembangunan gerai dan pergudangan Koperasi Merah Putih secara terukur dan berkelanjutan.
Rapat Temu Mitra ini diharapkan menjadi momentum percepatan, sehingga Koperasi Merah Putih tidak hanya hadir secara administratif, tetapi benar-benar berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa dan kelurahan di Kalimantan Tengah.Zulmi
