Pemkab Teluk Bintuni Siap Danai Perbaikan Dermaga Babo, Menunggu Izin dari Kementerian

More articles

Teluk Bintuni, Investigasi.News – Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni menyatakan kesiapan untuk mendukung pendanaan pembangunan Dermaga Babo, fasilitas pelabuhan utama yang saat ini dalam kondisi rusak namun masih digunakan sebagai jalur logistik dan transportasi pekerja industri migas LNG Tangguh.

Kepala Dinas Perhubungan Teluk Bintuni, Victor E. Ririhena, menegaskan bahwa kewenangan pembangunan dermaga berada di tangan pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan. Karena itu, pihaknya tidak bisa mengambil langkah teknis sebelum ada keputusan resmi dari kementerian.

‘Itu kewenangan pusat. Kami di daerah hanya menyiapkan lahan. Jangan sampai kami salah masuk kamar, nanti bisa jadi masalah hukum,” kata Victor saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 18 Juni 2025.

Meski begitu, ia memastikan bahwa pemerintah daerah tidak tinggal diam. Victor mengungkapkan bahwa koordinasi dengan Bupati Teluk Bintuni telah dilakukan. Jika pemerintah pusat memberi izin, Pemda siap mengalokasikan anggaran untuk mendukung proses pembangunan.

“Kalau diizinkan oleh Kementerian, kami siap. Dana tersedia. Kita punya anggaran lebih. Tapi semua harus melalui mekanisme yang benar dan sesuai kewenangan,” tegasnya.

Victor menjelaskan bahwa proyek pembangunan dermaga tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Pengerjaannya diperkirakan memakan waktu hingga satu tahun, dan selama masa itu, aktivitas pelabuhan harus dihentikan sementara.

“Kalau dikerjakan sekarang, aktivitas pelabuhan pasti terganggu. Ini bisa berdampak langsung ke perusahaan seperti LNG Tangguh, karena jalur distribusi logistik dan karyawan terputus,” ujarnya.

Pelabuban Babo ( Distrik babo )

Saat ini, meski dalam kondisi rusak, Dermaga Babo masih digunakan oleh PT LNG Tangguh dan masyarakat untuk keperluan mobilisasi harian. Hal ini memunculkan kekhawatiran soal aspek keselamatan dan efisiensi pelayanan publik.

Victor berharap ada percepatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah agar perbaikan dermaga bisa segera dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat maupun aktivitas industri strategis.

“Kalau pusat sudah kasih lampu hijau, kita bisa langsung bergerak. Prinsipnya, kita siap dukung asalkan sesuai prosedur,” tutupnya.

John

- Advertisement -spot_img

Latest