Padang Panjang, Investigasi.news – Pemerintah Kota Padang Panjang kembali membuktikan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dua penghargaan bergengsi tingkat Provinsi Sumatera Barat berhasil diraih secara beruntun pada November 2025, yakni Anugerah Keterbukaan Informasi Publik (KIP) dan Paritrana Award 2025.
Prestasi ini sekaligus menegaskan Padang Panjang sebagai kota yang konsisten menjalankan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta mengutamakan perlindungan bagi masyarakat, khususnya kelompok pekerja rentan di sektor informal.
Pada penganugerahan Anugerah KIP yang digelar Selasa (18/11) di Padang, Kota Padang Panjang dinobatkan sebagai Kota Informatif, predikat tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi (KI) Sumatera Barat. Penghargaan diterima Wakil Wali Kota, Allex Saputra.
Penilaian dilakukan melalui berbagai tahapan ketat, termasuk pengisian kuesioner berbasis aplikasi e-Monev hingga presentasi kepala daerah di hadapan Komisi Informasi. Hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan informasi publik dapat diakses masyarakat dengan cepat dan tepat.
Wakil Wali Kota Allex Saputra menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras mewujudkan pemerintahan yang terbuka. Ia menyebut penghargaan ini sebagai pelecut semangat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban, tetapi kebutuhan dalam menjalankan pemerintahan modern yang berorientasi pada prinsip good governance. Ia berharap prestasi ini semakin memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Pemko.
Sekdaprov Sumatera Barat, Arry Yuswandi, dalam kesempatan itu mengapresiasi peran KI Sumbar dalam mendorong badan publik untuk meningkatkan keterbukaan. Menurutnya, transparansi kini sudah menjadi budaya kerja di berbagai instansi pemerintah.
Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, juga menegaskan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari pelayanan publik yang berkualitas. Dengan hadirnya badan publik informatif, ia yakin kualitas tata kelola pemerintahan di Sumbar akan semakin baik.
Sejumlah instansi di Kota Padang Panjang turut meraih predikat Badan Publik Informatif, mulai dari Pengadilan Agama, Bawaslu, KPU hingga BPS. Pencapaian ini menunjukkan bahwa budaya transparansi telah menyatu dalam berbagai sektor pelayanan publik di kota ini.
Tidak berhenti pada sektor keterbukaan informasi, Padang Panjang juga mencatat prestasi membanggakan lainnya dengan meraih Paritrana Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen daerah dalam memperluas perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Sumbar–Riau, Henky Rhosidie, dan diterima Wakil Wali Kota Allex Saputra dalam acara penganugerahan yang berlangsung Senin (17/11) malam di Auditorium Gubernuran Sumbar.
Asisten I Setdaprov Sumbar, Ahmad Zakri, mewakili Gubernur, menyampaikan perlunya perhatian khusus bagi pekerja rentan yang selama ini berada di sektor informal dengan risiko kerja tinggi. Menurutnya, jaminan sosial merupakan sarana penting untuk memberikan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya.
Sementara itu, Henky Rhosidie menjelaskan bahwa Paritrana Award bertujuan mendorong percepatan Universal Coverage Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Penghargaan ini juga diberikan kepada pelaku usaha dari berbagai skala yang berkomitmen terhadap perlindungan pekerja.
Wawako Allex Saputra menyambut penghargaan ini dengan rasa syukur. Ia menegaskan bahwa Pemko tidak hanya fokus mengejar prestasi, tetapi memastikan perlindungan pekerja terus diperluas, terutama bagi pekerja rentan yang membutuhkan jaminan sosial untuk menghadapi risiko pekerjaan.
Sejak 2019, Pemko Padang Panjang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan. Hingga tahun 2023, seluruh pekerja rentan dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) telah dilindungi BPJS Ketenagakerjaan.
Selain itu, Pemko juga memberikan perlindungan kepada perangkat RT, pengurus LPM, garin masjid dan musala, guru TPA hingga Pekerja Sosial Masyarakat (PSM). Program ini menjadi bentuk perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.
Dua penghargaan penting yang diraih tahun ini menjadi bukti nyata bahwa Padang Panjang tidak hanya unggul dalam transparansi informasi, tetapi juga dalam perlindungan sosial bagi masyarakatnya. Prestasi ini memperkuat posisi Padang Panjang sebagai daerah yang terus berbenah dan berinovasi.
Dengan dukungan seluruh perangkat daerah dan kolaborasi berbagai badan publik, Pemerintah Kota Padang Panjang optimistis mampu mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi serupa pada tahun-tahun mendatang. Semangat untuk memberikan pelayanan terbaik akan terus menjadi fondasi dalam pembangunan kota.
Prestasi ini sekaligus menjadi refleksi bahwa Padang Panjang adalah kota yang tidak hanya membangun infrastruktur, tetapi juga membangun kepercayaan publik, keamanan sosial, dan kualitas pelayanan berbasis keterbukaan informasi. Sebuah langkah maju menuju kota yang lebih inklusif, modern, dan berdaya saing.
Km
