Banner iklan

Proyek SPPG Percut Sei Tuan Rp5,3 Miliar Diadukan ke Kejati Sumut, Siapa di Balik Penetapan Penyedia? GEMPAR-SUMUT Soroti Dasar Hukum, Proses Tender, dan Dugaan Pengondisian Pengadaan Sebelum Perpres 115/2025 Berlaku

More articles

MEDAN – Proyek pembangunan dan pengadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan nilai anggaran mencapai Rp5.310.606.356, resmi diadukan Gerakan Mahasiswa Pejuang Reformasi Sumatera Utara (GEMPAR-SUMUT) ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut).

Pengaduan tersebut menyoroti sejumlah persoalan serius, mulai dari dasar hukum pelaksanaan kegiatan, proses penganggaran, mekanisme tender, dugaan pengarahan penyedia, hingga potensi penyalahgunaan kewenangan dalam proyek bernilai miliaran rupiah tersebut.

Pengaduan masyarakat (DUMAS) bernomor 040/GEMPAR-SU/DUMAS/XI/2026 disampaikan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumut pada Rabu (18/11/2026). GEMPAR-SUMUT mengaku telah mengantongi tanda terima resmi sebagai bukti penyerahan laporan.

Tiga kegiatan menjadi objek pengaduan, yakni pembangunan gedung SPPG senilai Rp4 miliar, pengadaan barang sebesar Rp825 juta, serta pengadaan kendaraan operasional senilai Rp485.606.356.

GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah seluruh rangkaian kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau justru terdapat proses yang berpotensi menguntungkan pihak tertentu.

Dasar Hukum dan Kronologi Proyek Dipertanyakan

Salah satu persoalan utama yang disoroti adalah dugaan ketidaksesuaian kronologi pelaksanaan proyek dengan landasan regulasi yang digunakan.

GEMPAR-SUMUT menyebut pembangunan SPPG tersebut diduga telah dimulai sekitar Agustus 2025. Sementara itu, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis baru ditetapkan dan mulai berlaku pada 17 November 2025.

Perbedaan waktu tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar kewenangan dan landasan hukum yang digunakan dalam memulai kegiatan sebelum regulasi tersebut berlaku.

Karena itu, Kejati Sumut didesak menelusuri secara menyeluruh siapa pihak yang menggagas kegiatan, mengusulkan dan memasukkan anggaran, memberikan persetujuan, hingga memerintahkan pelaksanaan proyek.

Dokumen perencanaan, penganggaran, penetapan penyedia, hingga kontrak pekerjaan perlu diperiksa untuk memastikan apakah seluruh tahapan telah memiliki dasar hukum dan kewenangan yang sah.

Proses Tender dan Penetapan Penyedia Jadi Sorotan

Selain persoalan regulasi, mekanisme pengadaan pembangunan gedung senilai Rp4 miliar juga menjadi perhatian serius.

GEMPAR-SUMUT mempertanyakan apakah pekerjaan tersebut benar-benar dilaksanakan melalui tender terbuka pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE). Organisasi tersebut juga meminta Kejati Sumut menelusuri identitas peserta lelang, proses evaluasi penawaran, penetapan pemenang, hingga alasan CV S.S. ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan.

Seluruh dokumen penawaran, persyaratan administrasi, kualifikasi, dan teknis dinilai perlu diperiksa guna memastikan tidak terdapat indikasi pengondisian atau intervensi dalam proses pemilihan penyedia.

Tak hanya pembangunan gedung, pengadaan barang senilai Rp825 juta dan kendaraan operasional sebesar Rp485,6 juta juga diminta diperiksa secara menyeluruh.

Pemeriksaan harus mencakup penentuan spesifikasi, kewajaran harga, mekanisme pemilihan penyedia, dokumen kontrak, hingga bukti pembayaran. Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan kesesuaian antara perencanaan, realisasi anggaran, dan barang yang diterima.

Sejumlah Pejabat dan Pihak Terkait Diminta Diperiksa

Dalam dokumen pengaduannya, GEMPAR-SUMUT turut meminta Kejati Sumut menelusuri keterlibatan sejumlah pihak yang dicantumkan berdasarkan inisial, yakni R dan A.M. dari unsur pejabat CIKATARU Deli Serdang, A.P.S. dari unsur pejabat PBJ, serta G.A.S. dan J.C.S. dari unsur instansi vertikal.

Pemeriksaan terhadap pihak-pihak tersebut dinilai penting untuk mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan dalam proses perencanaan, penganggaran, pengadaan, hingga pelaksanaan kegiatan.

Namun, pencantuman nama atau inisial dalam dokumen pengaduan bukan merupakan bukti keterlibatan dalam tindak pidana. Karena itu, seluruh dugaan tersebut perlu diuji melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan berdasarkan alat bukti yang sah.

GEMPAR-SUMUT juga meminta penyedia CV S.S. ditelusuri rekam jejaknya, termasuk dokumen administrasi, kualifikasi, teknis, dan penawaran yang diunggah melalui LPSE.

Dokumen kontrak, berita acara pekerjaan, serah terima hasil pekerjaan, serta bukti pembayaran juga harus dicocokkan guna memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kontrak.

Pemeriksaan Fisik dan Aliran Anggaran Jangan Diabaikan

GEMPAR-SUMUT menegaskan pemeriksaan tidak boleh hanya bertumpu pada kelengkapan administrasi. Kejati Sumut juga didesak melakukan penelusuran fisik terhadap bangunan SPPG, termasuk volume pekerjaan, kualitas material, dan kesesuaian spesifikasi dengan kontrak.

Demikian pula pengadaan barang dan kendaraan operasional. Jumlah, kondisi, spesifikasi, serta harga barang harus diverifikasi dengan dokumen pembayaran dan realisasi anggaran.

Jika ditemukan ketidaksesuaian, aparat penegak hukum diminta menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam proses perencanaan, persetujuan, pelaksanaan, hingga penerimaan hasil pekerjaan.

GEMPAR-SUMUT: Jangan Hanya Periksa Kontraktor

Ketua GEMPAR-SUMUT, Fajar Rivana Sinaga, S.Kom., menegaskan bahwa laporan tersebut tidak boleh sekadar menjadi surat masuk di meja PTSP Kejati Sumut.

“Kami sudah menyerahkan pengaduan secara resmi dan memiliki tanda terima. Sekarang kami mempertanyakan apakah Kejati Sumut berani membuka seluruh proses proyek ini? Periksa siapa yang menganggarkan, siapa yang mengatur pengadaan, siapa yang menetapkan penyedia, bagaimana pekerjaan dilaksanakan, dan ke mana uang tersebut dibayarkan,” tegas Fajar.

Ia menekankan bahwa pemeriksaan harus dilakukan secara menyeluruh, bukan hanya menyasar perusahaan pelaksana, tetapi juga pejabat yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan kegiatan.

“Kalau seluruh prosesnya benar, buktikan melalui dokumen tender, kontrak, pemeriksaan fisik, dan pembayaran. Jika ditemukan pengondisian penyedia, intervensi, atau penyalahgunaan kewenangan, telusuri siapa yang terlibat. Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada kontraktor,” ujarnya.

GEMPAR-SUMUT menyatakan akan terus mengawal perkembangan pengaduan tersebut dengan mempertanyakan tindak lanjutnya setiap 12 hari kerja.

Kejati Sumut pun didesak memberikan kejelasan mengenai hasil penelaahan laporan dan langkah pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang disebutkan dalam dokumen pengaduan.

Dengan nilai anggaran mencapai Rp5,3 miliar, proyek SPPG Percut Sei Tuan dinilai layak mendapatkan pengawasan serius. Persoalan yang harus dijawab bukan sekadar apakah pekerjaan telah selesai atau dokumen administrasinya lengkap, melainkan apakah seluruh prosesnya berjalan sesuai hukum, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kini, publik menunggu langkah Kejati Sumut untuk menelusuri dasar hukum, proses pengadaan, penetapan penyedia, kualitas pekerjaan, hingga aliran penggunaan anggaran. Sebab, jika memang tidak ada penyimpangan, seluruh proses seharusnya dapat dibuka dan dipertanggungjawabkan secara transparan.

(AN)

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
- Advertisement -spot_img

Latest