Padang — Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Barat menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan pemerintah dalam bidang perizinan dan penerapan standar operasional pelabuhan. Dukungan ini diberikan sebagai upaya menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang aman dan kondusif di wilayah Sumatera Barat.
APBMI Sumbar menegaskan komitmennya untuk mendukung program pemerintah di sektor logistik dan transportasi laut, khususnya di kawasan pelabuhan. Perusahaan Bongkar Muat (PBM) yang beroperasi di pelabuhan diharapkan mampu memastikan kelancaran arus barang, meningkatkan efisiensi logistik, serta berperan sebagai fasilitator antara PBM dengan pihak terkait seperti Pelindo dan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
Dalam menjalankan kegiatan bongkar muat, APBMI Sumbar mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aktivitas bongkar muat di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, serta sejumlah regulasi turunan, antara lain Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 152 Tahun 2016, Permenhub Nomor 59 Tahun 2021, dan Permenkop UKM Nomor 6 Tahun 2023.
Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek penting, mulai dari perizinan usaha perusahaan bongkar muat, persyaratan peralatan dan tenaga ahli, mekanisme penetapan tarif, hingga perlindungan terhadap Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di pelabuhan.
Ketua APBMI Sumatera Barat, M. Tauhid, S.IP, menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah di bidang logistik dan transportasi laut memberikan dampak positif bagi para pengusaha bongkar muat, khususnya dalam meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap standar operasional.
“Dengan adanya kebijakan pemerintah ini, para pengusaha bongkar muat mendapatkan edukasi yang lebih baik terkait pelaksanaan kegiatan bongkar muat sesuai standar operasional yang berlaku di Provinsi Sumatera Barat,” ujar M. Tauhid.
Ia berharap, sinergi antara pemerintah, pengusaha bongkar muat, dan pemangku kepentingan lainnya dapat terus diperkuat demi terciptanya sistem logistik pelabuhan yang tertib, efisien, dan berkelanjutan di Sumatera Barat.
Mb
