Palangka Raya – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Provinsi Kalimantan Tengah, Sri Widanarni, menerima kunjungan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pontianak, Bayu Y. Suharto, bersama tim di ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).
Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka memperkuat koordinasi dan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
Sri Widanarni menyambut baik kunjungan tersebut sebagai langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan Stasiun PSDKP KKP Pontianak.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan Stasiun PSDKP menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas pengawasan serta penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, dibahas sejumlah poin strategis, antara lain mekanisme pengawasan kapal penangkapan dan pengangkut ikan, pengawasan perizinan pelaku usaha pemanfaatan ruang laut di kawasan pesisir, serta peningkatan kerja sama melalui Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Selain itu, turut disoroti adanya aktivitas kapal nelayan dari luar daerah yang melakukan penangkapan ikan di wilayah perairan Kalimantan Tengah.
Melalui koordinasi yang lebih intensif, diharapkan pengawasan dapat berjalan lebih efektif guna mencegah potensi konflik serta meminimalkan dampak negatif antara nelayan lokal dan nelayan dari luar daerah.
Kepala Bidang PSDKP Dislutkan Provinsi Kalimantan Tengah, Flederyck, yang turut mendampingi dalam pertemuan tersebut, mengapresiasi terjalinnya kolaborasi pengawasan lintas instansi.
“Sinergi ini diharapkan semakin memperkuat efektivitas pengawasan, khususnya pada wilayah kewenangan 0–12 mil laut dengan garis pantai kurang lebih 750 kilometer. Melalui kolaborasi ini, pelaksanaan pengawasan di lapangan dapat berjalan lebih optimal dan terkoordinasi,” jelasnya.
Kerja sama tersebut bertujuan mewujudkan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan yang tertib dan taat hukum dengan mengedepankan prinsip kebersamaan, saling mendukung, serta berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Pengawasan juga dilaksanakan berdasarkan asas manfaat, keseimbangan, dan prinsip perikanan yang bertanggung jawab.
Pertemuan ini turut dihadiri oleh Kepala Bidang Perikanan Tangkap Nita Fera, Kepala Bidang Kelautan dan Pesisir Zur Rawdoh, serta Pelaksana Tugas Kepala Bidang Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Dyan Pujiantoro.
Dalam kesempatan tersebut, kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti kerja sama melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS). Kesepakatan ini diharapkan dapat meningkatkan koordinasi, sinergi, serta efektivitas pelaksanaan pengawasan, termasuk dalam penegakan hukum, pertukaran data dan informasi, serta pelaksanaan pengawasan terpadu di wilayah Kalimantan Tengah.
Sri Widanarni menegaskan bahwa kolaborasi lintas instansi menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan ekosistem perairan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.
“Dengan terbangunnya sinergi yang kuat, diharapkan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan dapat berjalan lebih bertanggung jawab, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan Kalimantan Tengah yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.
Zulmi
