Palangka Raya, investigasi.news – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus menunjukkan komitmennya dalam menjaga stabilitas daerah. Hal ini ditunjukkan melalui langkah cepat Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, yang memimpin langsung Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Kenaikan Harga akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM), yang digelar di Rumah Jabatan Gubernur, Senin (20/4/2026).
Rakor ini menjadi wujud nyata keseriusan Pemprov Kalteng dalam memperkuat sinergi lintas sektor guna mengantisipasi potensi gejolak ekonomi, khususnya yang berdampak pada masyarakat.
Dalam arahannya, Gubernur menegaskan bahwa persoalan BBM memiliki dampak luas terhadap berbagai sektor, mulai dari distribusi logistik hingga harga kebutuhan pokok dan inflasi daerah.
“Kami di Pemprov Kalteng berkomitmen memastikan distribusi BBM dan LPG berjalan optimal, baik dari sisi jumlah maupun pemerataan, terutama di wilayah dengan aktivitas tinggi seperti perkebunan, pertambangan, dan pertanian,” ujar Gubernur.
Ia juga menekankan pentingnya langkah konkret dan cepat dalam mengantisipasi potensi permasalahan. Menurutnya, tanpa pengawasan yang kuat, distribusi BBM berisiko menimbulkan persoalan serius di lapangan.
Sebagai langkah strategis, Pemprov Kalteng mendorong penguatan pengawasan distribusi BBM dan LPG, termasuk pemanfaatan teknologi seperti sistem pemantauan berbasis GPS, dokumentasi lapangan, serta pengawasan langsung hingga ke SPBU.
Selain itu, pengaturan pola distribusi juga menjadi perhatian, seperti pengaturan waktu pelayanan antara BBM subsidi dan non-subsidi guna mencegah antrean panjang dan penumpukan.
“Pemprov Kalteng mengajak seluruh pihak untuk memperkuat kolaborasi dan gotong royong. Pastikan subsidi tepat sasaran dan tidak ada celah penyalahgunaan,” tegasnya.
Sementara itu, Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa Pemprov Kalteng terus mengintensifkan koordinasi dengan Pertamina dan seluruh pemangku kepentingan guna memastikan pasokan dan distribusi BBM serta LPG tetap aman dan lancar.
Ia menambahkan, pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi dan LPG 3 kilogram akan diperketat, disertai langkah penertiban dan penegakan hukum terhadap praktik penimbunan maupun kecurangan.
Dalam upaya menjaga stabilitas ekonomi, Pemprov Kalteng juga memperkuat pengendalian inflasi daerah melalui monitoring harga, inspeksi mendadak (sidak) pasar, serta intervensi cepat apabila terjadi lonjakan harga.
Perlindungan masyarakat turut diperkuat melalui program bantuan sosial, operasi pasar, dan layanan pengaduan.
“Komunikasi publik yang transparan menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta mencegah kepanikan,” ujarnya.
Di sisi lain, Pertamina turut mendukung langkah Pemprov Kalteng melalui penguatan stok, pemantauan distribusi secara real time, serta optimalisasi sistem logistik.
Rakor ini dihadiri oleh unsur Forkopimda, perwakilan Bank Indonesia, Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, perangkat daerah terkait, serta jajaran Pertamina, yang menunjukkan kuatnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.
Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Pemprov Kalteng optimistis mampu menjaga stabilitas pasokan energi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kenaikan harga akibat BBM.
(Zulmi)
