Bukittinggi, Investigasi.news – Pemerintah pusat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) kembali menegaskan bahwa negara tidak sedang mengambil alih tanah ulayat, melainkan hadir untuk melindungi dan memperkuat posisi hukum masyarakat adat. Penegasan ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri ATR/Waka BPN, Ossy Dermawan, dalam pertemuan dengan para Niniak Mamak Kurai Limo Jorong, Kota Bukittinggi, Senin (19/05/2025).
“Tanah ulayat bukan milik negara. Kami tidak akan mengubah struktur adat yang telah berlangsung turun-temurun. Yang kami lakukan adalah memfasilitasi sertipikasi, agar tanah adat tidak mudah diganggu pihak luar dan bisa dikelola dengan kepastian hukum,” ujar Wamen Ossy.
Menurutnya, sertipikasi tanah ulayat bukan hanya soal legalitas, tapi juga soal masa depan nagari. Dengan kepastian hukum, masyarakat adat bisa mengembangkan unit usaha berbasis nagari, mulai dari UMKM, pertanian berkelanjutan, hingga pariwisata adat—semuanya tanpa harus kehilangan akar budaya Minangkabau.
“Sertipikasi ini bukan kewajiban, tapi hak konstitusional masyarakat adat. Kami akan mendampingi jika masyarakat adat menghendaki. Prosesnya pun harus dilakukan dengan penuh musyawarah, tidak bisa dipaksakan,” tegasnya.
Wamen Ossy juga menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek administratif, tetapi langkah strategis negara dalam menjaga kedaulatan agraria dan budaya. Ia berharap penguatan hukum atas tanah ulayat menjadi titik awal kebangkitan ekonomi nagari yang berdaulat, mandiri, dan berbudaya.
“Kita ingin tanah adat yang selama ini hanya menjadi simbol, kini menjadi aset hidup yang produktif bagi anak nagari. Tapi tetap dijaga agar tidak tercerabut dari akar adat dan alam,” lanjutnya.
Silaturahmi ini menjadi ruang dialog terbuka antara pemerintah pusat dan pemangku adat lokal. Para Niniak Mamak Kurai Limo Jorong menyambut baik pendekatan dialogis ini dan menekankan pentingnya transparansi dan penghormatan terhadap struktur kearifan lokal.
Dalam kunjungan tersebut, Wamen ATR/Waka BPN turut didampingi oleh Ajie Arifuddin (Tenaga Ahli Administrasi Negara & Good Governance), Hendri Teja (Tenaga Ahli Isu Strategis), dan Isman Yandri, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bukittinggi.
Guh
