Jember, Investigasi.news- Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar guna mempercepat pembangunan infrastruktur dan kesehatan terus memicu dinamika di tengah masyarakat.
Menanggapi polemik yang kian hangat ini, Ketua Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) Jember, Tino Cahyono, menyampaikan sikap kelembagaannya secara tegas.
Tino Cahyono menyatakan bahwa dirinya memilih posisi netral dengan tidak menyatakan setuju maupun menolak rencana pinjaman jumbo tersebut.
Kendati demikian, ia berkomitmen penuh untuk mengawal realisasi anggaran tersebut jika nantinya resmi disetujui dan dicairkan oleh pemerintah pusat.
Langkah netral ini diambil karena Ketua SOKSI Jember menilai bahwa percepatan pembangunan infrastruktur jalan, pemasangan Penerangan Jalan Umum (PJU), dan penguatan fasilitas rumah sakit daerah memang krusial bagi masyarakat. Namun di sisi lain, risiko fiskal APBD yang terbebani di masa depan juga wajib diwaspadai agar tidak menjadi blunder keuangan daerah.
“Kami tidak dalam posisi menyetujui ataupun menolak anggaran pinjaman daerah Rp786 miliar tersebut. Namun, jika regulasi membolehkan dan pengajuan ini akhirnya disetujui, kami secara tegas akan mengawal ketat jalannya realisasi anggaran agar tepat sasaran,” ujar Tino Cahyono kepada media.
Sebagai wujud keseriusan dalam fungsi kontrol sosial, Tino menegaskan akan membentuk tim khusus atau team ad hoc yang tersebar di tingkat akar rumput. Tim ini nantinya akan ditempatkan di masing-masing desa yang menjadi titik peruntukan atau alokasi dari dana pinjaman tersebut.
Tugas utama dari tim ad hoc bentukan SOKSI Jember ini meliputi:
1. Pengawasan lapangan: Memantau langsung kualitas dan progres fisik proyek pembangunan di desa.
2. Pencegahan kebocoran: Memastikan seluruh rupiah dari dana pinjaman dikelola secara transparan dan bebas dari praktik korupsi.
3. Pelaporan berkala: Menghimpun aspirasi serta temuan kejanggalan dari masyarakat desa untuk diteruskan ke pihak berwenang.
Hingga saat ini, pembahasan skema utang daerah di Gedung DPRD Jember berjalan sangat alot. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Forum Komunikasi Masyarakat Cinta Jember (FKMCJ) sempat menggelar aksi unjuk rasa menolak rencana tersebut.
Sementara itu, peta politik di internal legislatif juga terbelah, di mana lima fraksi dilaporkan memberikan lampu hijau dengan catatan ketat, sementara dua fraksi lainnya tetap konsisten menolak demi menjaga ruang fiskal APBD.
Dengan komitmen pengawalan ketat melalui pembentukan tim ad hoc di tiap desa, SOKSI Jember berharap pemanfaatan dana produktif ini benar-benar membawa dampak ekonomi yang nyata bagi warga dan terhindar dari risiko gagal bayar.
