Taliabu, Investigasi.News — Dugaan tekanan terhadap pegawai negeri sipil (PNS) dan polemik perpindahan tugas di Puskesmas Samuya, Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara, memantik sorotan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM). Kepala Puskesmas Samuya, Yohana S. Piona, menjadi sorotan setelah muncul informasi mengenai dugaan perlakuan tidak adil terhadap sejumlah pegawai.
Sekretaris DPC-GPM Pulau Taliabu, Jusril Ode, mendesak Bupati Salshabilla Widya L. Mus dan Sekretaris Daerah segera turun tangan. Ia meminta persoalan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan, terlebih jika menyangkut hak pegawai dan tata kelola pelayanan kesehatan.
Informasi dari sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebutkan, persoalan mulai mencuat pada awal Oktober 2026. Sejumlah pegawai dikabarkan merasa tidak nyaman dengan pola kepemimpinan di lingkungan Puskesmas Samuya. Bahkan, muncul dugaan persoalan personal ikut memengaruhi hubungan kerja hingga urusan perpindahan tugas.
Jabatan bukan alat untuk menekan bawahan. Jika dugaan tersebut benar, persoalan ini harus diperiksa secara serius. Keputusan kepegawaian wajib berlandaskan aturan, kebutuhan organisasi, dan prosedur yang sah, bukan kepentingan pribadi atau konflik antarindividu.
GPM mendesak Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu tidak sekadar menerima laporan di atas meja. Klarifikasi terhadap para pegawai, pemeriksaan dokumen kepegawaian, serta penelusuran dasar kebijakan perpindahan tugas perlu dilakukan agar persoalan ini terang benderang.
“Kami juga berharap Sekretaris Daerah Pulau Taliabu segera mengambil langkah tegas untuk melakukan evaluasi terhadap Kapus Samuya tersebut,” tegas Jusril.
Desakan evaluasi itu menjadi ujian bagi pemerintah daerah. Jangan sampai dugaan persoalan di internal fasilitas kesehatan dibiarkan tanpa pemeriksaan, sementara pegawai yang merasa dirugikan tidak memperoleh ruang untuk menyampaikan keberatan.
Bupati dan Sekda Pulau Taliabu perlu memastikan Dinas Kesehatan menindaklanjuti persoalan ini secara objektif. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan harus diambil sesuai ketentuan. Sebaliknya, pihak yang disorot juga harus diberi kesempatan menyampaikan penjelasan agar penanganan perkara tidak bertumpu pada klaim sepihak.
Hingga berita ini disusun, dugaan tekanan dan kaitannya dengan perpindahan tugas pegawai belum terverifikasi secara independen. Konfirmasi dari Kepala Puskesmas Samuya, Yohana S. Piona, serta Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Taliabu masih diperlukan.
Publik kini menunggu tindakan nyata, bukan sekadar janji evaluasi. Persoalan ini harus dijawab dengan pemeriksaan transparan untuk memastikan apakah kewenangan telah dijalankan sesuai aturan atau justru terdapat pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.
(Jk)
