Medan — Ini bukan sekadar pelanggaran biasa, ini penistaan terhadap kawasan konservasi! Padahal kawasan Gunung Sibayak, Tahura Bukit Barisan sedang ditutup rapat demi pemulihan alam — namun yang terjadi justru sebaliknya: ekskavator masuk mengobrak-abrik tanah, rombongan motor trail menerobos dengan sengaja!
Viralnya rekaman video dan foto masuknya alat berat serta puluhan pengendara motor trail ke kawasan yang seharusnya tertutup, membakar kemarahan publik. Bagaimana bisa area yang dijaga ketat justru jadi lahan bebas bagi mereka yang tak peduli aturan?
Ketua Umum MAPEL Indonesia, Dr. (C). M. Yusuf Hanafi Sinaga, M.Sos., tak berbicara lembut. Ia menegaskan: kasus ini tidak boleh berhenti di teguran lisan atau sanksi administratif yang tak berarti — harus dibawa ke jalur pidana secepatnya!
“Kawasan konservasi bukan lahan milik perseorangan yang bisa seenaknya dibuka atau dilintasi. Kalau terbukti ada pelanggaran hukum — baik soal operasi ekskavator maupun penyerobotan jalur oleh motor trail saat masa penutupan — aparat wajib memproses pidananya secara tegas dan transparan. Tidak ada kompromi!” tegas Yusuf di Medan, Kamis (19/11/2026).
MAPEL Indonesia menuntut polisi dan penyidik kehutanan menyisir dua pihak utama tanpa pandang bulu:
Pertama, pihak yang mengizinkan dan mengoperasikan ekskavator. Klaim soal “jalur evakuasi” harus dibuktikan dengan dokumen sah di hadapan publik. Di mana izinnya? Siapa yang menandatangani? Jangan-jangan alasan muluk-muluk itu cuma kedok untuk membuka akses yang dilarang! Jika ada penyalahgunaan wewenang atau kelalaian, kepala pihak terkait harus ikut dipanggil dan dipertanggungjawabkan di meja hijau!
Kedua, seluruh rantai motor trail. Jangan cuma kejar pengendara di lapangan. Siapa panitianya? Komunitas mana yang mengatasnamakan kegiatan ini? Sponsor siapa yang mendanainya? Semua yang terlibat — dari penyelenggara hingga peserta yang nekat menerobos — wajib ditindak. Roda kendaraan mereka bukan hanya melintas, tapi mencabik jalur tanah dan memusnahkan tumbuhan yang butuh waktu lama untuk tumbuh kembali!
MAPEL Indonesia juga menuntut keterbukaan penuh: peta batas wilayah dan dokumen perizinan harus dipajang untuk dilihat publik. Ahli lingkungan independen harus segera turun mengukur seberapa parah kerusakan yang terjadi — agar restorasi bukan sekadar foto seremonial penanaman bibit yang mati kemudian, melainkan upaya nyata memulihkan hutan yang dirusak!
Gunung Sibayak bukan milik segelintir orang. Jika hukum masih punya gigi, maka siapa pun yang berani melukainya harus siap menghadapi konsekuensi pidana. Masyarakat menunggu — bukan janji manis, tapi penindakan yang nyata! (Raja)














